Butuh Rp3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon, Sri Mulyani Ungkap Peran APBN
Selasa, 22 Februari 2022 - 13:42 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan, bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau ini, dimana Indonesia menargetkan bebas karbon pada 2060. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Salah satu tools yang penting bagi Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) terkait penurunan emisi karbon 29% dengan upaya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) dan 41% dengan upaya bersama internasional. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speechnya di Webinar Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Selasa(22/2/2022).
"APBN sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan masyarakat, sehingga pemerintah dapat terus berikhtiar menaikkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi, dan di saat yang sama bisa menurunkan emisi karbon," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Baru Upaya Wujudkan Ekonomi Hijau
Transformasi inilah yang kemudian didesain pihaknya dalam berbagai upaya mendesain fiscal policy atau APBN. "Tentunya, ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah yang telah ditetapkan hingga tahun 2024, di mana kita telah bertekad untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta bagaimana mendesain pembangunan yang rendah karbon," jelas Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN telah menyusun kebijakan yang disebut Climate Change Fiscal Framework, atau kerangka fiskal yang mendukung tantangan perubahan iklim. Ini juga sesuai atau konsisten dengan tekad untuk menurunkan emisi karbon, atau bahkan nett zero emission di tahun 2060.
"APBN sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan masyarakat, sehingga pemerintah dapat terus berikhtiar menaikkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi, dan di saat yang sama bisa menurunkan emisi karbon," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Baru Upaya Wujudkan Ekonomi Hijau
Transformasi inilah yang kemudian didesain pihaknya dalam berbagai upaya mendesain fiscal policy atau APBN. "Tentunya, ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah yang telah ditetapkan hingga tahun 2024, di mana kita telah bertekad untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta bagaimana mendesain pembangunan yang rendah karbon," jelas Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN telah menyusun kebijakan yang disebut Climate Change Fiscal Framework, atau kerangka fiskal yang mendukung tantangan perubahan iklim. Ini juga sesuai atau konsisten dengan tekad untuk menurunkan emisi karbon, atau bahkan nett zero emission di tahun 2060.
Lihat Juga :
