Bertemu Menteri Kanada, Bahlil Usul Pendirian Organisasi Negara Penghasil Nikel

JAKARTA - Pemerintah tengah menggiatkan hilirisasi sumber daya alam (SDA) agar memberikan nilai tambah yang optimal, salah satunya nikel yang sangat penting untuk pengembangan kendaraan listrik.

Agar memberikan manfaat dan berkelanjutan, optimalisasi SDA tersebut juga akan dikolaborasikan dengan pihak luar termasuk negara-negara penghasil nikel.

Untuk itulah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel, seperti halnya OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) sebagai organisasi negara pengekspor minyak.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng.

Pertemuan tersebut juga menjajaki peluang kerja sama kedua negara dan juga kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bahlil menilai, dengan adanya organisasi seperti OPEC untuk negara penghasil nikel dapat mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel.

Terlebih lagi, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

“Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/11/2022).



Bahlil juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/Indonesia-Canada CEPA).

Dia berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.

Menyambut usulan tersebut, Menteri Mary menyampaikan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah kedua negara untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.

Kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan yang juga memberikan benefit secara ekonomi.

Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

“Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partner yang tepat,” ucap Mary.



Dia juga menyinggung terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia. Pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia, sehinggga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Kanada menduduki peringkat ke-19 dalam realisasi investasinya yang mencapai USD954,7 juta selama periode 2017 sampai dengan kuartal III/2022.

Sektor dengan realisasi investasi terbesar dari Kanada adalah sektor pertambangan (90%), disusul oleh sektor industri logam dasar sebesar (3%), kemudian hotel dan restoran (2%).