Hutama Karya Akan Jual Tiga Ruas Tol Trans Sumatera, Ini Daftarnya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Mendivestasikan atau menjual tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), PT Hutama Karya (Persero) akan bertransaksi dengan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) .
Adapun tiga ruas JTTS yang dimaksud di antaranya Tol Medan-Binjai, Bakauheni - Terbanggi Besar, Terbanggi Besar- Pematang Panggang - Kayu Agung. Total panjang ketiga ruas tol ini mencapai 350 kilometer (Km).
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan, pelepasan kepemilikan jalan tol kepada INA akan berdampak baik pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan begitu, dia berharap pihak INA bisa mengambil tawaran yang disodorkan BUMN Karya itu.
"Pun angka ini akan membaik kalau kami jadi bisa bertransaksi dengan INA untuk penjualan 350 km di tiga ruas," ungkap Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (16/11/2022).
Budi mangaku struktur keuangan Hutama Karya kurang membaik. Lantaran perusahaan tiga tahun atau sejak 2020 hingga 2022 mencatatkan kerugian yang berarti. Di lain sisi, manajemen juga harus memenuhi kewajiban atas bunga dan pokok hutangnya.
"Kami laporkan bahwa Hutama Karya mengalami kerugian di tahun 2020, 2021, dan juga 2022 ini, karena kami memperhitungkan biaya bunga atas pinjaman yang untuk investasi di jalan tol ini, dan juga adanya diversifikasi beberapa ruas yang sudah beroperasi," ucap dia.
Hutama Karya memang mencatatkan kerugian senilai Rp4 triliun dalam 2 tahun berturut-turut. Pada 2020, total kerugian perseroan mencapai Rp2 triliun dan di 2021 membukukan rugi Rp2 triliun.
Kerugian tersebut dikonfirmasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban kepada Komisi XI DPR RI. Menurutnya, kerugian Hutama Karya disebabkan biaya operasional Jalan Tol Trans Sumatera.
Kinerja keuangan BUMN Karya, lanjut Rionald, masih cukup sulit. Dia mencatat, sejak 2014- 2022 liabilitas atau utang perusahaan naik 1.300 persen dan ekuitas naik 5.454 persen.
Lantaran keuangan yang masih terkontraksi, namun manajemen harus menjalankan penugasan pemerintah yakni menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, maka Hutama Karya dinilai perlu menerima suntikan negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp7,5 triliun.
Adapun PMN akan dialokasikan Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Di mana, pembangunan ruas Tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp2,83 triliun, ruas Tol Kisaran-Indrapura senilai Rp1,12 triliun.
Lalu, ruas Tol Pekanbaru-Dumai senilai Rp1,13 triliun, ruas Tol Indralaya-Muara Enim senilai Rp2,3 triliun, dan ruas Tol Penanjung-Bengkulu senilai Rp97 miliar.
Adapun tiga ruas JTTS yang dimaksud di antaranya Tol Medan-Binjai, Bakauheni - Terbanggi Besar, Terbanggi Besar- Pematang Panggang - Kayu Agung. Total panjang ketiga ruas tol ini mencapai 350 kilometer (Km).
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan, pelepasan kepemilikan jalan tol kepada INA akan berdampak baik pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan begitu, dia berharap pihak INA bisa mengambil tawaran yang disodorkan BUMN Karya itu.
"Pun angka ini akan membaik kalau kami jadi bisa bertransaksi dengan INA untuk penjualan 350 km di tiga ruas," ungkap Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (16/11/2022).
Budi mangaku struktur keuangan Hutama Karya kurang membaik. Lantaran perusahaan tiga tahun atau sejak 2020 hingga 2022 mencatatkan kerugian yang berarti. Di lain sisi, manajemen juga harus memenuhi kewajiban atas bunga dan pokok hutangnya.
"Kami laporkan bahwa Hutama Karya mengalami kerugian di tahun 2020, 2021, dan juga 2022 ini, karena kami memperhitungkan biaya bunga atas pinjaman yang untuk investasi di jalan tol ini, dan juga adanya diversifikasi beberapa ruas yang sudah beroperasi," ucap dia.
Hutama Karya memang mencatatkan kerugian senilai Rp4 triliun dalam 2 tahun berturut-turut. Pada 2020, total kerugian perseroan mencapai Rp2 triliun dan di 2021 membukukan rugi Rp2 triliun.
Kerugian tersebut dikonfirmasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban kepada Komisi XI DPR RI. Menurutnya, kerugian Hutama Karya disebabkan biaya operasional Jalan Tol Trans Sumatera.
Kinerja keuangan BUMN Karya, lanjut Rionald, masih cukup sulit. Dia mencatat, sejak 2014- 2022 liabilitas atau utang perusahaan naik 1.300 persen dan ekuitas naik 5.454 persen.
Lantaran keuangan yang masih terkontraksi, namun manajemen harus menjalankan penugasan pemerintah yakni menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, maka Hutama Karya dinilai perlu menerima suntikan negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp7,5 triliun.
Adapun PMN akan dialokasikan Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Di mana, pembangunan ruas Tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp2,83 triliun, ruas Tol Kisaran-Indrapura senilai Rp1,12 triliun.
Lalu, ruas Tol Pekanbaru-Dumai senilai Rp1,13 triliun, ruas Tol Indralaya-Muara Enim senilai Rp2,3 triliun, dan ruas Tol Penanjung-Bengkulu senilai Rp97 miliar.
(akr)