Erick Thohir Tegaskan Pupuk Indonesia Siap Dukung Ketahanan Pangan
loading...
Stok Pupuk Indonesia selalu cukup memenuhi kebutuhan petani. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk . Upaya itu untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa kemarin (15/11/2022). Dalam Pembukaan KTT G20 tersebut, Presiden mencatat masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia karena terkait dengan ketahanan pangan.
Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Merespons pidato Kepala Negara, Erick Thohir pun memastikan BUMN terus memperkuat industri pupuk dalam negeri.
"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk," ungkap Erick, Rabu (16/11/2022).
Kementerian BUMN, lanjut dia, sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa perseroan yang berkepentingan menyediakan pupuk berkualitas. Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan nasional.
PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk memiliki lima perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.
Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non-pupuk seperti amoniak, asam fosfat, asam sulfat yang berjumlah 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia untuk jenis Urea dan NPK tercatat 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea 437.770 ton, pupuk NPK 282.782 ton.
Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap.
Fasilitas tersebut terdiri dari tiga unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit distribution center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatra Utara, hingga Aceh.
"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non-subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” ucap Erick.
Senada, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan PIHC sejatinya telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.
Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. PIHC juga tengah membangun pabrik baru agar bisa meningkatkan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional.
"Sebagai produsen, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa kemarin (15/11/2022). Dalam Pembukaan KTT G20 tersebut, Presiden mencatat masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia karena terkait dengan ketahanan pangan.
Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Merespons pidato Kepala Negara, Erick Thohir pun memastikan BUMN terus memperkuat industri pupuk dalam negeri.
"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk," ungkap Erick, Rabu (16/11/2022).
Kementerian BUMN, lanjut dia, sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa perseroan yang berkepentingan menyediakan pupuk berkualitas. Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan nasional.
PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk memiliki lima perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.
Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non-pupuk seperti amoniak, asam fosfat, asam sulfat yang berjumlah 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia untuk jenis Urea dan NPK tercatat 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea 437.770 ton, pupuk NPK 282.782 ton.
Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap.
Fasilitas tersebut terdiri dari tiga unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit distribution center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatra Utara, hingga Aceh.
"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non-subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” ucap Erick.
Senada, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan PIHC sejatinya telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.
Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. PIHC juga tengah membangun pabrik baru agar bisa meningkatkan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional.
"Sebagai produsen, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir.
(uka)
Explore More