Terungkap Tujuan Erick Thohir ke KPK, Minta Bantuan Awasi Dana Talangan BUMN
Rabu, 08 Juli 2020 - 16:26 WIB
loading...
Terungkap tujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Terungkap tujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap, kedatangan Erick untuk meminta pendampingan KPK dalam penanganan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“(Kami) minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan, bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, enggak melanggar hukum,” ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
(Baca Juga: Ditemukan 53 Kasus Korupsi di BUMN, Erick Thohir: Kami Tidak Sempurna )
Dia mengungkap KPK menyambut gembira atas inisiatif Kementerian BUMN tersebut. Erick datang menemui Ketua KPK Firli Bahuri didampingi oleh kedua Wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin.
Arya berharap, dengan menggandeng KPK penggunaan dana dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. "KPK juga menyambut gembira dan sangat bagus pertemuan itu, sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK,” tandasnya.
(Baca Juga: Erick Thohir: Mungkin Tidak Akan Ada Lagi BUMN di 2045 )
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Kedatangan Erick tidak diketahui oleh media massa karena, dirinya datang melalui pintu belakang Gedung lembaga antikorupsi itu. Tidak lama, Erick pun keluar dari pintu belakang Gedung KPK kembali. "Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Erick.
Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN mendapatkan suntikan dana PEN sebesar Rp52,57 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp6,9 triliun, bantuan sosial logistik/pangan/sembako Rp10 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 triliun dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 triliun.
“(Kami) minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan, bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, enggak melanggar hukum,” ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
(Baca Juga: Ditemukan 53 Kasus Korupsi di BUMN, Erick Thohir: Kami Tidak Sempurna )
Dia mengungkap KPK menyambut gembira atas inisiatif Kementerian BUMN tersebut. Erick datang menemui Ketua KPK Firli Bahuri didampingi oleh kedua Wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin.
Arya berharap, dengan menggandeng KPK penggunaan dana dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. "KPK juga menyambut gembira dan sangat bagus pertemuan itu, sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK,” tandasnya.
(Baca Juga: Erick Thohir: Mungkin Tidak Akan Ada Lagi BUMN di 2045 )
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Kedatangan Erick tidak diketahui oleh media massa karena, dirinya datang melalui pintu belakang Gedung lembaga antikorupsi itu. Tidak lama, Erick pun keluar dari pintu belakang Gedung KPK kembali. "Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Erick.
Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN mendapatkan suntikan dana PEN sebesar Rp52,57 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp6,9 triliun, bantuan sosial logistik/pangan/sembako Rp10 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 triliun dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 triliun.
(akr)
Lihat Juga :
