Pengusaha Bersama Pemerintah Siap Hadapi Uni Eropa dan WTO
Selasa, 29 November 2022 - 11:31 WIB
loading...
A
A
A
"Momentum ini harus kita jaga bersama, melalui komitmen dukungan pengusaha terhadap setiap kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam," kata Fajar Hasan.
Baca Juga: Larang Ekspor Bauksit, Timah dan Tembaga, Bahlil Tak Gentar Diseret ke WTO
Dia mengatakan pada pertemuan puncak G20, menghasilkan Deklarasi Bali, salah satu konsensus negara-negara anggota adalah komitmen bersama untuk beralih dari energi fosil ke energi listrik. Menurut Fajar, pembangunan smelter nikel bertujuan menghasilkan baterai litium untuk kendaraan listrik. Hal tersebut sejalan dengan agenda global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil, nantinya secara bertahap, dunia akan beralih ke energi listrik.
"Semestinya, WTO mendengar dan mempertimbangkan suara pemerintah Indonesia bahwa pembatasan atau pelarangan ekspor nikel terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, untuk mendukung program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri," ujar Fajar.
Dia mengungkapkan hilirisasi juga terkait dengan komitmen Indonesia terhadap agenda global bahwa perlunya transisi energi dengan menciptakan baterai lithium untuk kendaraan listrik melalui smelter nikel di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi fosil secara global guna mencegah pemanasan global atau climate change.
"Indonesia negara berdaulat, kita berhak menentukan nasib kita sendiri. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Indonesia anggota G20, bahwa kita salah satu raksasa ekonomi dunia, kita akan tunjukan kepada WTO," jelasnya.
Baca Juga: Larang Ekspor Bauksit, Timah dan Tembaga, Bahlil Tak Gentar Diseret ke WTO
Dia mengatakan pada pertemuan puncak G20, menghasilkan Deklarasi Bali, salah satu konsensus negara-negara anggota adalah komitmen bersama untuk beralih dari energi fosil ke energi listrik. Menurut Fajar, pembangunan smelter nikel bertujuan menghasilkan baterai litium untuk kendaraan listrik. Hal tersebut sejalan dengan agenda global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil, nantinya secara bertahap, dunia akan beralih ke energi listrik.
"Semestinya, WTO mendengar dan mempertimbangkan suara pemerintah Indonesia bahwa pembatasan atau pelarangan ekspor nikel terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, untuk mendukung program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri," ujar Fajar.
Dia mengungkapkan hilirisasi juga terkait dengan komitmen Indonesia terhadap agenda global bahwa perlunya transisi energi dengan menciptakan baterai lithium untuk kendaraan listrik melalui smelter nikel di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi fosil secara global guna mencegah pemanasan global atau climate change.
"Indonesia negara berdaulat, kita berhak menentukan nasib kita sendiri. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Indonesia anggota G20, bahwa kita salah satu raksasa ekonomi dunia, kita akan tunjukan kepada WTO," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :