Jadi Momok Semua Negara, Jokowi Minta Daerah Pantau Ketat Gerak Inflasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur memantau secara ketat pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Hal itu mengingat inflasi tinggi menjado momok semua negara.

"Untuk pemda, gubernur, bupati dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).



Jokowi juga mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. "Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.

Kebijakan ketiga yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.



Fokus kebijakan tersebut, kata Jokowi, membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Dan meminta pemerintah pusat serta daerah untuk mengendalikan perbelanjaan.

"Saya minta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemda mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detil belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas," jelasnya. "Serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM," tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan agar program kementerian untuk saling bersinggungan dengan kementerian yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk bekerja secara terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. "Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," pungkasnya.