Imbas Harga Gas Turun, PLN Hemat Rp18,58 Triliun
Selasa, 28 April 2020 - 13:45 WIB
loading...
A
A
A
Rida menyebut, kapasitas daya listrik yang dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas sebesar 65,24 terawatt hours (Twh) atau mencapai 21,28% dari total kapasitas yang dihasilkan dari berbagai macam pembangkit.
Adapun jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencapai 187,52 Twh.
“Oleh karena itu, turunnya harga gas sangat berpengaruh terhadap BPP sehingga menghemat keuangan PLN dan pada ujungnya mengurangi beban subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata dia.
Rida mengungkapkan, apabila harga gas pembangkit listrik diturunkan sebesar USD6 per MMBTU, maka penghematan yang dihasilkan PLN mencapai Rp18,58 triliun. Efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan kompensasi sebesar Rp14,2 triliun dan subsidi sebesar Rp4,38 triliun.
Penghematan itu dihitung berdasarkan asumsi harga gas pembangkit tahun ini sebesar USD8,39 per MMBTU. Dengan demikian, kata dia, akan terjadi efisiensi USD2,39 per MMBTU apabila harga gas diturunkan menjadi USD6 per MMBTU kemudian dikalikan dengan volume kebutuhan gas di masing-masing pembangkit.
“Jadi kalau dari sisi hilirnya, yaitu pengguna seperti PLN jelas akan terjadi penghematan. Tapi kalau harganya tetap, maka tidak akan terjadi penghematan,” kata dia.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo sebelumnya mengatakan, dengan mendapatkan insentif harga gas, tidak serta merta membuat tarif listrik kepada konsumen bisa turun. Pasalnya, masih terdapat indikator lainnya yang menentukan tarif listrik. “Tarif bergantung tiga besaran kurs dolar, ICP, dan inflasi,” kata dia.
Namun, dengan harga gas pada kisaran USD6 per MMBTU, diperkirakan bisa menekan biaya kebutuhan gas PLN dan kebutuhan subsidi, serta menekan nilai kompensasi.
Berdasarkan data perseroan, mengacu pada harga rata-rata gas pembangkit pada tahun lalu pada kisaran USD8,39 per MMBTU, biaya yang dikucurkan PLN untuk konsumsi gas mencapai Rp60,98 triliun. Adapun, kebutuhan subsidi senilai Rp54,79 triliun dan biaya kompensasi senilai Rp34,10 triliun.
Adapun jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencapai 187,52 Twh.
“Oleh karena itu, turunnya harga gas sangat berpengaruh terhadap BPP sehingga menghemat keuangan PLN dan pada ujungnya mengurangi beban subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata dia.
Rida mengungkapkan, apabila harga gas pembangkit listrik diturunkan sebesar USD6 per MMBTU, maka penghematan yang dihasilkan PLN mencapai Rp18,58 triliun. Efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan kompensasi sebesar Rp14,2 triliun dan subsidi sebesar Rp4,38 triliun.
Penghematan itu dihitung berdasarkan asumsi harga gas pembangkit tahun ini sebesar USD8,39 per MMBTU. Dengan demikian, kata dia, akan terjadi efisiensi USD2,39 per MMBTU apabila harga gas diturunkan menjadi USD6 per MMBTU kemudian dikalikan dengan volume kebutuhan gas di masing-masing pembangkit.
“Jadi kalau dari sisi hilirnya, yaitu pengguna seperti PLN jelas akan terjadi penghematan. Tapi kalau harganya tetap, maka tidak akan terjadi penghematan,” kata dia.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo sebelumnya mengatakan, dengan mendapatkan insentif harga gas, tidak serta merta membuat tarif listrik kepada konsumen bisa turun. Pasalnya, masih terdapat indikator lainnya yang menentukan tarif listrik. “Tarif bergantung tiga besaran kurs dolar, ICP, dan inflasi,” kata dia.
Namun, dengan harga gas pada kisaran USD6 per MMBTU, diperkirakan bisa menekan biaya kebutuhan gas PLN dan kebutuhan subsidi, serta menekan nilai kompensasi.
Berdasarkan data perseroan, mengacu pada harga rata-rata gas pembangkit pada tahun lalu pada kisaran USD8,39 per MMBTU, biaya yang dikucurkan PLN untuk konsumsi gas mencapai Rp60,98 triliun. Adapun, kebutuhan subsidi senilai Rp54,79 triliun dan biaya kompensasi senilai Rp34,10 triliun.
Lihat Juga :
