GINSI Dukung Sikap Kemenperin Soal Importasi Baja
Jum'at, 10 Juli 2020 - 17:32 WIB
loading...
GINSI mengapresiasi kebijakan Kemenperin untuk tidak menyetop importasi baja secara radikal. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai Indonesia tidak bisa menyetop impor baja secara radikal, lantaran masih ada produk asing tersebut yang belum bisa dibuat oleh industri dalam negeri.
Merespons hal itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengapresiasi komitmen Kemenperin perihal importasi komoditas tersebut.
"Apa apa yang dilakukan Kemenperin kami rasa sudah tepat. Makanya GINSI men-support dan hendaknya produk-produk yang sudah di lakukan di dalam negeri, harusnya diperketat dan lebih selektif," ujar Ketua Logistik dan Perhubungan Badan Pengurus Pusat GINSI Erwin Taufan, melalui keterangan pers, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: GINSI Apresiasi Inpres Pembenahan Logistik dan Pengetatan Impor)
Dia mengatakan, Kemenperin tidak bisa juga serta merta melarang impor baja apa lagi kebutuhan yang ada untuk memenuhi industri dalam negeri belum mampu mencukupi sepenuhnya, termasuk untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sedang giat-giatnya dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sat ini.
GINSI menyarankan supaya industri atau produsen baja di dalam negeri bisa bersaing hanya diperlukan pengawasan terhadap importir yang biasa melakukan importasi itu tetapi bukan membatasi. Disisi lain, industri atau produsen-produsen baja di dalam yang berskala besar juga diharapkan tidak terlalu manja dan bisa bersaing. "Pemerintah harus balance menyikapi ini. Di sisi lain sebaiknya importir biasa juga mesti ada pengawasannya," ucapnya.
Taufan mengatakan, tidak ada banjir importasi baja ilegal atau penyelundupan komoditas itu sebagaimana isu yang beredar selama ini. Apalagi, Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah memfungsikan fasilitas pusat logistik berikat (PLB) sebagai wujud transparansi dalam kegiatan importasi.
"Data impor komoditi itu pada 2018-2019 masih sama, tidak ada banjir baja ilegal. Oleh karenanya apa yang disampaikan Dirjen ILMATE Kemenperin untuk tidak menyetop importasi baja secara radikal kami sangat apresiasi karena hal itu langkah yang bijak," ucap Erwin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier dalam diskusi yang tayang di YouTube Hipmi, Kamis (9/7) menyampaikan bahwa impor baja tetap dilakukan secara selektif. Importasi itu lebih ditekankan terhadap produk baja yang belum tersedia di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah akan mendorong transfer teknologi agar industri nasional bisa menciptakan produk baja yang saat ini masih bergantung impor, sehingga secara bertahap impor bisa diturunkan.
"Kita juga terbuka, bukan berarti yang memang kita tidak mampu buat tapi punya fungsi ekonomi ya silakan saja diimpor, tidak boleh kita langsung menutup impor secara radikal nggak boleh impor," ujarnya. Baja nasional juga akan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur agar bisa terserap.
Merespons hal itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengapresiasi komitmen Kemenperin perihal importasi komoditas tersebut.
"Apa apa yang dilakukan Kemenperin kami rasa sudah tepat. Makanya GINSI men-support dan hendaknya produk-produk yang sudah di lakukan di dalam negeri, harusnya diperketat dan lebih selektif," ujar Ketua Logistik dan Perhubungan Badan Pengurus Pusat GINSI Erwin Taufan, melalui keterangan pers, Jumat (10/7/2020).
(Baca Juga: GINSI Apresiasi Inpres Pembenahan Logistik dan Pengetatan Impor)
Dia mengatakan, Kemenperin tidak bisa juga serta merta melarang impor baja apa lagi kebutuhan yang ada untuk memenuhi industri dalam negeri belum mampu mencukupi sepenuhnya, termasuk untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sedang giat-giatnya dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sat ini.
GINSI menyarankan supaya industri atau produsen baja di dalam negeri bisa bersaing hanya diperlukan pengawasan terhadap importir yang biasa melakukan importasi itu tetapi bukan membatasi. Disisi lain, industri atau produsen-produsen baja di dalam yang berskala besar juga diharapkan tidak terlalu manja dan bisa bersaing. "Pemerintah harus balance menyikapi ini. Di sisi lain sebaiknya importir biasa juga mesti ada pengawasannya," ucapnya.
Taufan mengatakan, tidak ada banjir importasi baja ilegal atau penyelundupan komoditas itu sebagaimana isu yang beredar selama ini. Apalagi, Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah memfungsikan fasilitas pusat logistik berikat (PLB) sebagai wujud transparansi dalam kegiatan importasi.
"Data impor komoditi itu pada 2018-2019 masih sama, tidak ada banjir baja ilegal. Oleh karenanya apa yang disampaikan Dirjen ILMATE Kemenperin untuk tidak menyetop importasi baja secara radikal kami sangat apresiasi karena hal itu langkah yang bijak," ucap Erwin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier dalam diskusi yang tayang di YouTube Hipmi, Kamis (9/7) menyampaikan bahwa impor baja tetap dilakukan secara selektif. Importasi itu lebih ditekankan terhadap produk baja yang belum tersedia di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah akan mendorong transfer teknologi agar industri nasional bisa menciptakan produk baja yang saat ini masih bergantung impor, sehingga secara bertahap impor bisa diturunkan.
"Kita juga terbuka, bukan berarti yang memang kita tidak mampu buat tapi punya fungsi ekonomi ya silakan saja diimpor, tidak boleh kita langsung menutup impor secara radikal nggak boleh impor," ujarnya. Baja nasional juga akan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur agar bisa terserap.
(fai)
Lihat Juga :
