Masalah Tak Kunjung Tuntas, DPR Minta Presiden Dorong Reformasi Total Perberasan dan Pupuk
Selasa, 27 Desember 2022 - 11:19 WIB
loading...
A
A
A
Di mata politisi PDI Perjuangan ini, koordinasi dan komunikasi lintas kementerian/ lembaga memang buruk dalam urusan perberasan ini, demikian juga koordinasi antara pusat dan daerah. Namun ini tidak bisa dibiarkan terus seakan kita berpikir masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Butuh political will dan action yang cepat, sebelum berlarut-larut.
Lebih heran lagi, di tengah upaya besar kita untuk menggenjot produksi beras, justru anggaran untuk pupuk bersubsidi terus menurun dari sebesar Rp 34,31 triliun tahun 2019 menurun menjadi Rp 31,1 triliun pada 2020, menurun lagi di tahun 2021 menjadi Rp 29,1 triliun, dan terus turun lagi di tahun 2022 hanya menjadi Rp 25,3 triliun.
Baca Juga: Ini Strategi Buwas Sebar Beras Impor ke Seluruh Indonesia
Jadi kebutuhan pupuk subsidi sebanyak 25,18 juta ton, hanya bisa dipenuhi 9,5 juta ton atau sekitar 40% saja. Begitupun jenisnya dari lima jenis untuk 70 komoditas pertanian menjadi hanya dua saja yaitu Urea dan NPK untuk hanya 9 komoditas. Hal itu dinilai Evita kontraproduktif terhadap upaya swasembaya pangan yang berkelanjutan.
“Penurunan ini menurut saya kontraproduktif terhadap upaya swasembaya pangan yang berkelanjutan. Jika misalnya di waktu lalu ada indikasi kenaikan anggaran tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka pengawasannyalah yang harus diperkuat bukan malah dikurangi,” sambungnya.
Lebih heran lagi, di tengah upaya besar kita untuk menggenjot produksi beras, justru anggaran untuk pupuk bersubsidi terus menurun dari sebesar Rp 34,31 triliun tahun 2019 menurun menjadi Rp 31,1 triliun pada 2020, menurun lagi di tahun 2021 menjadi Rp 29,1 triliun, dan terus turun lagi di tahun 2022 hanya menjadi Rp 25,3 triliun.
Baca Juga: Ini Strategi Buwas Sebar Beras Impor ke Seluruh Indonesia
Jadi kebutuhan pupuk subsidi sebanyak 25,18 juta ton, hanya bisa dipenuhi 9,5 juta ton atau sekitar 40% saja. Begitupun jenisnya dari lima jenis untuk 70 komoditas pertanian menjadi hanya dua saja yaitu Urea dan NPK untuk hanya 9 komoditas. Hal itu dinilai Evita kontraproduktif terhadap upaya swasembaya pangan yang berkelanjutan.
“Penurunan ini menurut saya kontraproduktif terhadap upaya swasembaya pangan yang berkelanjutan. Jika misalnya di waktu lalu ada indikasi kenaikan anggaran tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka pengawasannyalah yang harus diperkuat bukan malah dikurangi,” sambungnya.
Lihat Juga :
