YLKI: Rencana Bedakan Tarif KRL Antara Kaya dan Miskin, Ide Absurd
loading...
YLKI ikut mengomentari rencana pemerintah menyesuaikan skema pemberian subsidi tarif KRL (Kereta Rel Listrik) antara orang kaya dan miskin. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut mengomentari rencana pemerintah menyesuaikan skema pemberian subsidi tarif KRL (Kereta Rel Listrik) antara orang kaya dan miskin. Ketua Pengurus YLKI, Tulus Abadi menilai, bahwa rencana perbedaan tarif KRL antara Si Kaya dan Miskin merupakan ide yang absurd atau aneh.
“Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd,” kata Tulus, Jumat (30/12/2022).
Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum masal seperti KRL, merupakan subsidi yang paling tepat sasaran. “Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik?,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tulus mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat karena memilih angkutan umum. Terutama kepada mereka yang berdasi karena telah meninggalkan mobilnya dan beralih kepada angkutan umum baik KRL ataupun Transjakarta.
“Yang artinya, mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko lakalantas dan bahkan mengurangi subsidi BBM itu sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2023. Akan tetapi akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna pada pertengahan bulan 2023.
"Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencakan tidak naik," kata Menhub dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
“Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd,” kata Tulus, Jumat (30/12/2022).
Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum masal seperti KRL, merupakan subsidi yang paling tepat sasaran. “Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik?,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tulus mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat karena memilih angkutan umum. Terutama kepada mereka yang berdasi karena telah meninggalkan mobilnya dan beralih kepada angkutan umum baik KRL ataupun Transjakarta.
“Yang artinya, mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko lakalantas dan bahkan mengurangi subsidi BBM itu sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2023. Akan tetapi akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna pada pertengahan bulan 2023.
"Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencakan tidak naik," kata Menhub dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
(akr)
Explore More