Perppu Ciptaker Meluncur, Ubah Ketentuan Libur 2 Hari dalam Seminggu?
loading...
Perppu No.2 Tahun 2022 memuat aturan soal hari libur pekerja dalam satu minggu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang ( Perppu ) No.2 Tahun 2022. Perppu tersebut dikeluarkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang saat ini masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Pada Perppu yang diteken 30 Desember lalu itu mengatur tentang sektor ketenagakerjaan, salah satunya ketentuan waktu libur mingguan buruh.
Pasal 79 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istirahat mingguan hanya diatur dalam skala enam hari kerja dan satu hari libur. Aturan tersebut mengubah ketentuan yang tertulis dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," tulis Pasal 79 ayat (2) huruf b, dikutip Senin (2/1/2023).
Waktu kerja dalam satu hari itu juga diatur dalam Pasal 77 ayat (2), meliputi 7 jam 1 hari kerja dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja, dan 8 jam kerja dalam 1 hari jika ingin mendapatkan libur 2 hari dalam satu minggu.
Terkait dengan istirahat, beleid itu juga mengatur pengusaha untuk memberikan pekerja/buruh paling sedikit 30 menit setelah 4 jam bekerja secara terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Aturan libur mingguan buruh tersebut sebetulnya menghapuskan ketentuan tertulis tentang adanya libur 2 hari dalam satu Minggu, seperti yang tertuang dalam pasal 79 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," demikian isi Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003.
Pada Perppu yang diteken 30 Desember lalu itu mengatur tentang sektor ketenagakerjaan, salah satunya ketentuan waktu libur mingguan buruh.
Pasal 79 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istirahat mingguan hanya diatur dalam skala enam hari kerja dan satu hari libur. Aturan tersebut mengubah ketentuan yang tertulis dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," tulis Pasal 79 ayat (2) huruf b, dikutip Senin (2/1/2023).
Waktu kerja dalam satu hari itu juga diatur dalam Pasal 77 ayat (2), meliputi 7 jam 1 hari kerja dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja, dan 8 jam kerja dalam 1 hari jika ingin mendapatkan libur 2 hari dalam satu minggu.
Terkait dengan istirahat, beleid itu juga mengatur pengusaha untuk memberikan pekerja/buruh paling sedikit 30 menit setelah 4 jam bekerja secara terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Aturan libur mingguan buruh tersebut sebetulnya menghapuskan ketentuan tertulis tentang adanya libur 2 hari dalam satu Minggu, seperti yang tertuang dalam pasal 79 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," demikian isi Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003.
(uka)
Lihat Juga :
