Defisit APBN 2022 Capai 2,38 Persen dari PDB, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Tumbuh Tinggi
loading...
Menkeu Sri Mulyani melaporkan, dalam realisasi sementara APBN 2022, tercatat mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, dalam realisasi sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2022 , tercatat mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun. Hal ini karena realisasinya belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini karena konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 di bawah 3% PDB pada 2023. Baca Juga: Turun Drastis, Defisit APBN Hanya 1,22% per 14 Desember 2022
"Pendapatan negara Rp2.626,4 triliun atau mencapai 115,9% target Perpres 98/2022, atau tumbuh 30,6%. Sejalan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi, bahkan dibandingkan target awal ini sudah lebih tinggi kemana-mana," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Selain itu, belanja negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber. "Ini antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat," tambah Sri Mulyani.
Sementara itu belanja non K/L utamanya ditujukan untuk subsidi energi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli. Transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.
"Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level anggaran sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien," tandas Menkeu.
Hal ini karena konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 di bawah 3% PDB pada 2023. Baca Juga: Turun Drastis, Defisit APBN Hanya 1,22% per 14 Desember 2022
"Pendapatan negara Rp2.626,4 triliun atau mencapai 115,9% target Perpres 98/2022, atau tumbuh 30,6%. Sejalan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi, bahkan dibandingkan target awal ini sudah lebih tinggi kemana-mana," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Selain itu, belanja negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber. "Ini antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat," tambah Sri Mulyani.
Sementara itu belanja non K/L utamanya ditujukan untuk subsidi energi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli. Transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.
"Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level anggaran sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien," tandas Menkeu.
(akr)
Explore More