Luhut Targetkan Belanja Produk Dalam Negeri 95 Persen di 2023
Rabu, 04 Januari 2023 - 07:09 WIB
loading...
Menko Luhut B. Pandjaitan mendorong belanja PDN semakin membesar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95% dan 5 juta penayangan produk dalam negeri di e-katalog pada 2023. Menurut Luhut, tahun 2023 pemerintah harus menyelenggarakan temu bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target tersebut.
Baca juga: PPKM Sudah Dicabut, Luhut Sebut Status Kedaruratan Kesehatan Masih Berlaku
"Selain itu meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital," kata Luhut dikutip Rabu (4/1/2023).
Luhut menambahkan, pelaksanaan temu bisnis tahun 2022 mendukung pencapaian belanja PDN. Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/PD/BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp1.001,26 triliun. Sebanyak 10 K/L dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55% komitmen belanja PDN.
"Tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog," katanya.
Di samping itu, Menko Luhut juga menyebutkan ada lima aspek yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu bisnis V PDN Aksi Afirmasi Gernas BBI guna merealisasikan Inpres No. 2 Tahun 2022, yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog, dan pelibatan masyarakat umum.
"Pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan industri/UMK/artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah," terangnya.
Luhut juga meminta kepada TNI melalui Kementerian Pertahanan dan Kemenperin agar menyelenggarakan temu bisnis tahap V dan VI pada awal 2023. Kedua kementerian ini diminta untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta pada pelaksanaan temu bisnis yang bersumber industri/UMK/artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.
Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Mati
Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan untuk berkoordinasi dengan LKPP agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping) pada saat pelaksanaan temu bisnis.
Baca juga: PPKM Sudah Dicabut, Luhut Sebut Status Kedaruratan Kesehatan Masih Berlaku
"Selain itu meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital," kata Luhut dikutip Rabu (4/1/2023).
Luhut menambahkan, pelaksanaan temu bisnis tahun 2022 mendukung pencapaian belanja PDN. Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/PD/BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp1.001,26 triliun. Sebanyak 10 K/L dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55% komitmen belanja PDN.
"Tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog," katanya.
Di samping itu, Menko Luhut juga menyebutkan ada lima aspek yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu bisnis V PDN Aksi Afirmasi Gernas BBI guna merealisasikan Inpres No. 2 Tahun 2022, yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog, dan pelibatan masyarakat umum.
"Pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan industri/UMK/artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah," terangnya.
Luhut juga meminta kepada TNI melalui Kementerian Pertahanan dan Kemenperin agar menyelenggarakan temu bisnis tahap V dan VI pada awal 2023. Kedua kementerian ini diminta untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta pada pelaksanaan temu bisnis yang bersumber industri/UMK/artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.
Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Mati
Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan untuk berkoordinasi dengan LKPP agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping) pada saat pelaksanaan temu bisnis.
(uka)
Lihat Juga :
