Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp608,3 Triliun, Tertinggi Sedekade Terakhir
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan adalah salah satu komponen penting. Melalui sektor pendidikan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat Dalam Jurnal Humanitas (2020) bertajuk ‘Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini Untuk Perempuan Indonesia’, Kartini berpandangan bahwa pendidikan merupakan hal yang harus didapatkan seluruh masyarakat, terutama perempuan. Sebab, pendidikan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa.
Berdasarkan data yang dirangkum BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Statistik Pendidikan 2022, persentase melek huruf di Indonesia hampir menyentuh angka 100%, pada tiap kelompok umur. Angka melek huruf pada kelompok umur pertama (15-24 tahun) adalah 99,80%. Pada kelompok kedua (15-59 tahun), angka melek hurufnya adalah 98,45%. Terakhir, angka melek huruf pada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas adalah 96,35%.
Sejak 2020, pemberantasan buta aksara terus menjadi fokus pemerintah. Menurut pengamatan Litbang MPI, angka buta huruf yang belum mencapai 100% tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi. Melansir laman Kemendikbud, pemerintah akan melakukan edukasi yang berfokus pada daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Beberapa provinsi yang dianggap masih memiliki tingkat buta aksara tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Anggaran pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah untuk memajukan sektor ini.
Mengutip laporan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ‘Pagu APBDN Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022’, anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, yakni Rp550 triliun.
Tim Litbang MPI juga memperoleh data dari Kementerian Keuangan dalam laporan ‘Informasi APBN 2022’. Laporan itu menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,83 triliun dimanfaatkan untuk program bidikmisi atau KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, dan program Indonesia Pintar.
Beberapa kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2022 di bidang pendidikan adalah meningkatkan perhatian kepada guru honorer, melakukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, dilakukannya penguatan pendidikan karakter bangsa, dan adanya pemerataan kualitas sarana serta prasarana pendidikan.
Ranah pendidikan Indonesia turut tampil dalam pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan atau Education Working Group, pada rangkaian acara G20 di Bali. Dengan ini, pemerintah melalui Kemdikbudristek, menunjukkan semangat untuk bersama melakukan transformasi bidang pendidikan sebagai komitmen global pulih dari era pandemi Covid-19.
Menginjak tahun 2023, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut mencapai 20% dari rencana belanja negara tahun 2023 yang totalnya Rp3.041,7 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.
Berdasarkan data yang dirangkum BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Statistik Pendidikan 2022, persentase melek huruf di Indonesia hampir menyentuh angka 100%, pada tiap kelompok umur. Angka melek huruf pada kelompok umur pertama (15-24 tahun) adalah 99,80%. Pada kelompok kedua (15-59 tahun), angka melek hurufnya adalah 98,45%. Terakhir, angka melek huruf pada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas adalah 96,35%.
Sejak 2020, pemberantasan buta aksara terus menjadi fokus pemerintah. Menurut pengamatan Litbang MPI, angka buta huruf yang belum mencapai 100% tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi. Melansir laman Kemendikbud, pemerintah akan melakukan edukasi yang berfokus pada daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Beberapa provinsi yang dianggap masih memiliki tingkat buta aksara tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Anggaran pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah untuk memajukan sektor ini.
Mengutip laporan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ‘Pagu APBDN Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022’, anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, yakni Rp550 triliun.
Tim Litbang MPI juga memperoleh data dari Kementerian Keuangan dalam laporan ‘Informasi APBN 2022’. Laporan itu menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,83 triliun dimanfaatkan untuk program bidikmisi atau KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, dan program Indonesia Pintar.
Beberapa kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2022 di bidang pendidikan adalah meningkatkan perhatian kepada guru honorer, melakukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, dilakukannya penguatan pendidikan karakter bangsa, dan adanya pemerataan kualitas sarana serta prasarana pendidikan.
Ranah pendidikan Indonesia turut tampil dalam pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan atau Education Working Group, pada rangkaian acara G20 di Bali. Dengan ini, pemerintah melalui Kemdikbudristek, menunjukkan semangat untuk bersama melakukan transformasi bidang pendidikan sebagai komitmen global pulih dari era pandemi Covid-19.
Menginjak tahun 2023, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut mencapai 20% dari rencana belanja negara tahun 2023 yang totalnya Rp3.041,7 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sedekade terakhir.