Program Pemulihan Ekonomi Disebut Tidak Cocok, Awas Kontraksi Lebih Besar
Senin, 13 Juli 2020 - 14:14 WIB
loading...
Kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak cocok dan bisa menimbulkan kontraksi lebih besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak cocok dan bisa menimbulkan kontraksi lebih besar terhadap pertumbuhan. Ekonom menerangkan, program ini dirasa kurang tepat, karena masyarakat lebih membutuhkan uang tunai dibanding bantuan sosial (bansos), salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi semi bansos.
"Bansos itu harusnya yang tepat, yang tujuannya untuk sosial safety net. Tapi malah prakerja yang tujuannya tingkatkan keahlian, ini jelas ga cocok," ujar Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dalam acara launching buku Indef secara virtual, Senin (13/7/2020).
(Baca Juga: Erick Thohir: Pemulihan Ekonomi 100% Baru Tercapai di 2022 )
Enny menambahkan, jika bantuan yang selama ini digelontorkan pemerintah bertujuan untuk perlindungan sosial, maka seharusnya pemerintah benar-benar fokus pada masyarakat miskin agar daya belinya kembali pulih.
Tak hanya itu, dia juga berpandangan bahwa program PEN ini tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadinya kontraksi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di kuartal II bahkan bisa berlanjut hingga kuartal III 2020.
(Baca Juga: Jokowi: Jika Ekonomi Tak Jalan, Imunitas Rakyat Turun dan Penyakit Gampang Masuk )
"Kalau tidak segera refocusing di kuartal II, besar kemungkinan kuartal III bukan hanya negatif tapi kontraksinya lebih besar dari kuartal II," kata dia.
Enny juga menyoroti apa yang dilakukan pemerintah yang bukan fokus pada sektor kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah sejauh ini fokus ke masalah likuiditas, sedangkan likuiditas bukan masalah utama di masa saat ini.
(Baca Juga: Sri Mulyani Buka 'Pintu Lebar' Titip Uang Pemerintah di Bank Daerah dan Swasta )
"Kita lihat, mulai dari Perppu yang menjadi UU nomor 2 itu yang disasar hanya likuiditas, persoalan pembiayaan betul ada dan punya implikasi ke sektor perusahaan. Tapi itu bukan sumber persoalannya, itu implikasi," ucap Enny.
"Bansos itu harusnya yang tepat, yang tujuannya untuk sosial safety net. Tapi malah prakerja yang tujuannya tingkatkan keahlian, ini jelas ga cocok," ujar Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dalam acara launching buku Indef secara virtual, Senin (13/7/2020).
(Baca Juga: Erick Thohir: Pemulihan Ekonomi 100% Baru Tercapai di 2022 )
Enny menambahkan, jika bantuan yang selama ini digelontorkan pemerintah bertujuan untuk perlindungan sosial, maka seharusnya pemerintah benar-benar fokus pada masyarakat miskin agar daya belinya kembali pulih.
Tak hanya itu, dia juga berpandangan bahwa program PEN ini tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadinya kontraksi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di kuartal II bahkan bisa berlanjut hingga kuartal III 2020.
(Baca Juga: Jokowi: Jika Ekonomi Tak Jalan, Imunitas Rakyat Turun dan Penyakit Gampang Masuk )
"Kalau tidak segera refocusing di kuartal II, besar kemungkinan kuartal III bukan hanya negatif tapi kontraksinya lebih besar dari kuartal II," kata dia.
Enny juga menyoroti apa yang dilakukan pemerintah yang bukan fokus pada sektor kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah sejauh ini fokus ke masalah likuiditas, sedangkan likuiditas bukan masalah utama di masa saat ini.
(Baca Juga: Sri Mulyani Buka 'Pintu Lebar' Titip Uang Pemerintah di Bank Daerah dan Swasta )
"Kita lihat, mulai dari Perppu yang menjadi UU nomor 2 itu yang disasar hanya likuiditas, persoalan pembiayaan betul ada dan punya implikasi ke sektor perusahaan. Tapi itu bukan sumber persoalannya, itu implikasi," ucap Enny.
(akr)
Lihat Juga :
