Ganjar Dorong Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Penyandang Disabilitas
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rangkaian rapat kerja nasional Perkumpulan Tunanetra Kristian Indonesia (PETKI) di Gedung Dikjur, Kota Semarang, Sabtu (14/1/2023). FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus mendorong pendampingan dan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas. Berbagai bentuk keterampilan membuka peluang usaha dan hidup mandiri.
"Banyak aktivitas yang membuat mereka bisa lebih mandiri dan tadi kegiatannya tidak hanya keagamaan dari tunanetra Nasrani, tapi juga membuat kegiatan yang sifatnya keterampilan life skill, sehingga kemandirian ini bisa didorong," ujar Ganjar melalui pernyataannya, usai membuka rapat kerja nasional Perkumpulan Tunanetra Kristian Indonesia (PETKI) di Gedung Dikjur, Kota Semarang, Sabtu (14/1/2023).
Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan pentingnya pendampingan dan pelatihan keterampilan yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas, agar mereka dapat meraih cita-cita sesuai keinginan. Untuk mendorong komitmen pemerintah dalam bentuk kepeduliam terhadap penyandang disabilitas, Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Ganjar pun mendorong PETKI untuk mengoptimalkan peraturan tersebut agar segala kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bisa terpenuhi.
"Tentu kita sudah punya Perda, punya Pergub untuk penyandang disabilitas maka kawan-kawan PETKI di Jawa Tengah ini bisa mengandalkan itu. Tadi saya tawarkan, apa sih yang menjadi problem mereka dan kemudian bagaimana mereka bisa kita latih diberikan akses yang banyak, sehingga bisa mandiri," jelas Ganjar.
Agar kebutuhan para penyandang disabilitas bisa diakses dengan mudah, Ganjar pun telah meminta jajarannya di tingka desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendata dan melakukan validasi terkait jumlah penyandang disabilitas di daerahnya. Diharapkan, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, para penyandang disabilitas dapat mengembangkat bakat dan minatnya agar hak-hak mereka juga terpenuhi dan tidak menghambat kemandirian mereka.
"Kita sudah sampaikan umpama ke kawan kades ada berapa penyandangan disabilitas di desa kalian. Mana yang tunanetra, mana yang tuli, mereka butuh pelatihan apa agar bisa kita bantu," ucap Ganjar. "Kalau itu bisa dipercepat, maka akan membantu kita memberikan pelatihan, kemandirian, dukungan kepada mereka sampai mereka menyatakan diri siap," sambung Ganjar.
"Banyak aktivitas yang membuat mereka bisa lebih mandiri dan tadi kegiatannya tidak hanya keagamaan dari tunanetra Nasrani, tapi juga membuat kegiatan yang sifatnya keterampilan life skill, sehingga kemandirian ini bisa didorong," ujar Ganjar melalui pernyataannya, usai membuka rapat kerja nasional Perkumpulan Tunanetra Kristian Indonesia (PETKI) di Gedung Dikjur, Kota Semarang, Sabtu (14/1/2023).
Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan pentingnya pendampingan dan pelatihan keterampilan yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas, agar mereka dapat meraih cita-cita sesuai keinginan. Untuk mendorong komitmen pemerintah dalam bentuk kepeduliam terhadap penyandang disabilitas, Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Ganjar pun mendorong PETKI untuk mengoptimalkan peraturan tersebut agar segala kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bisa terpenuhi.
"Tentu kita sudah punya Perda, punya Pergub untuk penyandang disabilitas maka kawan-kawan PETKI di Jawa Tengah ini bisa mengandalkan itu. Tadi saya tawarkan, apa sih yang menjadi problem mereka dan kemudian bagaimana mereka bisa kita latih diberikan akses yang banyak, sehingga bisa mandiri," jelas Ganjar.
Agar kebutuhan para penyandang disabilitas bisa diakses dengan mudah, Ganjar pun telah meminta jajarannya di tingka desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendata dan melakukan validasi terkait jumlah penyandang disabilitas di daerahnya. Diharapkan, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, para penyandang disabilitas dapat mengembangkat bakat dan minatnya agar hak-hak mereka juga terpenuhi dan tidak menghambat kemandirian mereka.
"Kita sudah sampaikan umpama ke kawan kades ada berapa penyandangan disabilitas di desa kalian. Mana yang tunanetra, mana yang tuli, mereka butuh pelatihan apa agar bisa kita bantu," ucap Ganjar. "Kalau itu bisa dipercepat, maka akan membantu kita memberikan pelatihan, kemandirian, dukungan kepada mereka sampai mereka menyatakan diri siap," sambung Ganjar.
(nng)
Lihat Juga :
