Menimbang Jurus Tepat Penyaluran Elpiji 3 Kg Agar Tepat Sasaran
Selasa, 17 Januari 2023 - 10:13 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Minat Jadi Sub Penyalur Resmi Gas Elpiji 3 Kg, Begini Tahapan dan Syaratnya
Namun ia mempertanyakan rencana pemerintah yang akan memberlakukan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP. Padahal menuutnya, informasi di KTP sangat terbatas yaitu hanya nama umur dan alamat.
"Itukan tidak menunjukan bahwa dia berhak memperoleh subsidi, kalau orang kaya punya KTP bisa juga beli 3 kg kan," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).
Menurut Fahmy, seharusnya warung-warung kecil yang selama ini menjual gas melon itu tidak dilarang sebab keberadaan mereka juga telah membantu Pertamina untuk mendistribusikan LPG 3 Kg tersebut.
Ia menyarankan, agar memudabkan penjualan tepat sasaran tercapai, maka warga yang kurang mampu dapat diberikan kode khusus yang dapat dipindai untuk membeli gas melon harga subsidi.
Adapun terkait data warga yang kurang mampu, Pertamina bisa menggunakan data milik Kementerian Sosial yang selama ini digunakan dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurutnya, data itu sudah jauh lebih baik karena terus mengalami pembaruan oleh Kemensos.
Namun ia mempertanyakan rencana pemerintah yang akan memberlakukan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP. Padahal menuutnya, informasi di KTP sangat terbatas yaitu hanya nama umur dan alamat.
"Itukan tidak menunjukan bahwa dia berhak memperoleh subsidi, kalau orang kaya punya KTP bisa juga beli 3 kg kan," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).
Menurut Fahmy, seharusnya warung-warung kecil yang selama ini menjual gas melon itu tidak dilarang sebab keberadaan mereka juga telah membantu Pertamina untuk mendistribusikan LPG 3 Kg tersebut.
Ia menyarankan, agar memudabkan penjualan tepat sasaran tercapai, maka warga yang kurang mampu dapat diberikan kode khusus yang dapat dipindai untuk membeli gas melon harga subsidi.
Adapun terkait data warga yang kurang mampu, Pertamina bisa menggunakan data milik Kementerian Sosial yang selama ini digunakan dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurutnya, data itu sudah jauh lebih baik karena terus mengalami pembaruan oleh Kemensos.
Lihat Juga :
