Komitmen HIMBARA Dukung Hilirisasi Industri

Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun. Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Dalam pertemuan di Istana Negara Senin pagi ini, lanjut Sunarso, sektor perbankan dan OJK berdialog bersama dengan Presiden Jokowi, serta memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri di tahun 2022.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi hari ini adalah untuk menyampaikan persiapan dalam rangka pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Namun, sekaligus juga menyampaikan secara langsung bagaimana perkembangan terakhir dari sektor-sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja dari industri-industri yang ada di jasa keuangan.

“Kami menyampaikan bagaimana rencana prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, di mitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden.”