Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
BLU CPO Fund Harus Lakukan GCG
BLU CPO Fund Harus Lakukan GCG
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund harus melakukan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan dana pungutan untuk keperluan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) menggantikan bahan bakar fosil.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pengembangan BBN tidak bisa ditumpuk hanya pada APBN. Maka, harus dicari sumber dana lainnya seperti pembentukan CPO Fund tersebut.
Menurutnya, keberadaan BLU akan menjadi penting. "Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan bahan bakar nabati," kata dia di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut seperti transparansi berapa besar penggunaan dana untuk pengembangan biodiesel, penampungann pengunaan dana hasil pungutan nantinya seperti apa, karena menjadi titik krusial.
"Harus ada governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting di dalam BLU tersebut. Meski ini tidak mudah," terangnya.
Masih adanya penolakan yang dilakukan pelaku industri hilir kelapa sawit, harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungutan atau subsidi kebijakan dalam hal lain.
"Tentu setiap kebijakan yang diambil akan ada pihak yang keberatan meski kemarin semua sudah setuju. Untuk indusitri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan digebyahuyah semua tapi harus ada penyesuaian," tutur Enny.
Dirjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Rida Mulyana mengatakan, ketergantungan energi ke negara lain sangat berbahaya. Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit.
"Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi," ujar Rida.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pengembangan BBN tidak bisa ditumpuk hanya pada APBN. Maka, harus dicari sumber dana lainnya seperti pembentukan CPO Fund tersebut.
Menurutnya, keberadaan BLU akan menjadi penting. "Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan bahan bakar nabati," kata dia di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut seperti transparansi berapa besar penggunaan dana untuk pengembangan biodiesel, penampungann pengunaan dana hasil pungutan nantinya seperti apa, karena menjadi titik krusial.
"Harus ada governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting di dalam BLU tersebut. Meski ini tidak mudah," terangnya.
Masih adanya penolakan yang dilakukan pelaku industri hilir kelapa sawit, harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungutan atau subsidi kebijakan dalam hal lain.
"Tentu setiap kebijakan yang diambil akan ada pihak yang keberatan meski kemarin semua sudah setuju. Untuk indusitri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan digebyahuyah semua tapi harus ada penyesuaian," tutur Enny.
Dirjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Rida Mulyana mengatakan, ketergantungan energi ke negara lain sangat berbahaya. Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit.
"Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi," ujar Rida.
(izz)
Explore More