Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Ancam UMKM

SEMARANG - Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X yang membuka batasan investasi asing dinilai sejumlah pihak sebagai langkah kurang tepat dilakukan pemerintah. Paket kebijakan pemerintah yang memberikan penguasaan permodalan sampai 100% untuk asing terlalu berlebihan dan mengancam sendi-sendi perekonomian nasional, terutama di sektor UMKM.

Dekan Fakultas Ekonomi Undip Semarang Harnomo menyoroti, khususnya untuk restoran dan cafe, di mana basis UMKM di Indonesia berada di dua sektor tersebut. Dia menilai, UMKM di Indonesia belum siap bersaing dengan asing, sehingga paket kebijakan tersebut kurang memihak kepada pelaku UMKM. (Baca: 35 Bidang Usaha Dibuka 100% untuk Asing)

“Ini saya rasa perlu hadirnya pemerintah. Bukan berarti jor-joran seperti ini. Paket kebijakan itu kurang memihak UMKM, kecuali pemerintah komitmen membenahi pola pembinaan UMKM, supaya bisa bersaing,” ujarnya, Kamis (12/2/2016).

Sementara di sektor lain, dia melihat meski pemerintah membuka selebar-lebarnya investasi asing, belum tentu akan menarik minat investor masuk ke Indonesia. Hal itu dikarenakan investor asing, merasa tidak nyaman dengan perubahan kebijakan di Indonesia yang cepat berubah. (Baca: Restoran Dibuka 100% Asing, Nasib Rumah Makan Padang Jadi Taruhan)

"Problem kita itu satu perubahan kebijakan yang cepat berubah. Makanya di Indonesia jarang ada investor jangkap panjang,” bebernya.

Menurut Harnomo, Indonesia saat ini butuh modal, tetapi dengan kebijakan yang membuka keran investasi asing selebar-lebarnya bukanlah salah satu jalan. Dia yakin investasi dalam negeri masih mampu.

“Pembatasan menurut saya tetap penting. Kita memang butuh pembangunan tapi lama-lama kalau semua tidak milik sendiri, buat apa. Apa imbal baliknya untuk Negara ini,” tandasnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng menilai, paket kebijakan X yang dikeluarkan pemerintah merupakan langkah yang cukup tepat, untuk menarik investor asing ke dalam negeri.

Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengaku, dengan dilonggarkannya keran investasi asing bukanlah menjadi ancaman, tetapi justru menjadi berkah bagi negara ini.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik mau tidak mamu pemerintah harus menarik sebanyak-banyaknya invetasi dari asing. “Langkah pemerintah menurut saya sudah tepat. Pemerintah sudah mengeluarkan 10 paket kebijakan, dan arahnya memang ke sana, yakni untuk menarik sebanyak-banyaknya invetasi masuk ke Indonesia,” kata Frans.

Dia sangat berharap dengan pelonggaran batasan investasi asing menjadi umpan yang dapat menarik investor-investor berskala besar masuk ke Indonesia. Sehingga, dapat meningkatkan lapangan kerja di Indonesia.

Frans yakin, meskipun pemerintah memberikan pelonggaran hingga 100%, investasi asing akan tetap membutuhkan partner dari lokal untuk mengembangkan usaha.

“Melalui kebijakan ini saya melihat, pemerintah sungguh-sungguh dalam membuka lapangan pekerjaan. Ada ekonom yang mengatakan, lapangan pekerjaan bisa dikuatkan dari investasi dalam negeri, jangan salah kekuatan investasi dalam negeri masih terbatas, sehingga mau tidak mau harus melibatkan invetasi asing,” jelasnya.

Di era Masyarkat Ekonomi Asean (MEA) seperti saat ini, lanjut Frans, pemerintah harus menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin, negara-negara ASEAN akan berlomba-lomba menarik investor supaya meningkatkan daya saing.

“Harapan kita dengan meningkatnya investor asing, juga bisa meningkatkan ekspor. Investor-investor asing kita arahkan untuk menggarap daerah-daerah di luar Jawa, yang masing memiliki potensi besar, sehingga bisa menghidupkan roda perekonomian yang selama ini terpusat di pulau Jawa,” terangnya.

Terkait dengan kekhawatiran produk-produk lokal, menurutnya bukan menjadi satu alasan. Justru, hal itu akan semakin meningkatkan persaingan baik dari sisi produktivitas maupun kualitas. “Kalau persaingan bagus, daya beli bagus, upah buruh pun akan dengan secara otomatis naik,” tandasnya.

Baca juga:

Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X

Paket Kebijakan X Diklaim Ditunggu Dunia

Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Sesuai Porsi