Tuding Tak Taat Aturan, Sudirman Said Sebut PLN Arogan
Rabu, 27 April 2016 - 16:20 WIB
Tuding Tak Taat Aturan, Sudirman Said Sebut PLN Arogan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengkritik PT PLN (Persero) dinilainya bersikap arogan lantaran kerap melenceng dari aturan yang telah digariskan pemerintah. Bahkan, PLN diterangkan dengan seenaknya mengeluarkan regulasi harga listrik dan mengabaikan kebijakan harga yang sudah diterbitkan pemerintah.
Dia mencontohkan, PLN mengeluarkan harga sendiri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan mengabaikan keputusan Menteri ESDM. Padahal, saat proses penyusunan keputusan tersebut, PLN juga dilibatkan.
"Ini menunjukkan bagaimana arogansi PLN mencoba menjadi pemerintah dalam pemerintah, dan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Lanjut dia menurutnya PLN harus dikembalikan lagi kepada jalurnya. Pasalnya BUMN kelistrikan tersebut merupakan instrumen negara dan sudah sepatutnya patuh kepada aturan yang sudah digariskan negara.
"Kalau ada yang sulit dilaksanakan, mari kita bicarakan, cari solusinya. Namun membuat keputusan sendiri dengan mengabaikan keputusan pemerintah, bukanlah cara mencari solusi," imbuh dia.
Mantan Dirut PT Pindad (Persero) ini menambahkan, PLN merupakan satu-satunya tangan yang dimiliki negara untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap listrik. Selain itu dia menambahkan bahwa PLN didirikan untuk menjadi pionir bagi negara dalam menerangi seluruh bagian Indonesia.
"PLN tidak bisa memilih menerangi daerah yang untung dan tidak menerangi daerah yang kurang beruntung. Saya ingatkan bahwa PLN adalah bagian dari pemerintah yang punya tugas untuk memberikan keadilan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk 12.659 desa yang belum berlistrik hingga hari ini," tegasnya.
Dia mencontohkan, PLN mengeluarkan harga sendiri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan mengabaikan keputusan Menteri ESDM. Padahal, saat proses penyusunan keputusan tersebut, PLN juga dilibatkan.
"Ini menunjukkan bagaimana arogansi PLN mencoba menjadi pemerintah dalam pemerintah, dan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Lanjut dia menurutnya PLN harus dikembalikan lagi kepada jalurnya. Pasalnya BUMN kelistrikan tersebut merupakan instrumen negara dan sudah sepatutnya patuh kepada aturan yang sudah digariskan negara.
"Kalau ada yang sulit dilaksanakan, mari kita bicarakan, cari solusinya. Namun membuat keputusan sendiri dengan mengabaikan keputusan pemerintah, bukanlah cara mencari solusi," imbuh dia.
Mantan Dirut PT Pindad (Persero) ini menambahkan, PLN merupakan satu-satunya tangan yang dimiliki negara untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap listrik. Selain itu dia menambahkan bahwa PLN didirikan untuk menjadi pionir bagi negara dalam menerangi seluruh bagian Indonesia.
"PLN tidak bisa memilih menerangi daerah yang untung dan tidak menerangi daerah yang kurang beruntung. Saya ingatkan bahwa PLN adalah bagian dari pemerintah yang punya tugas untuk memberikan keadilan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk 12.659 desa yang belum berlistrik hingga hari ini," tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
