KEIN Siap Melakukan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi untuk Presiden

JAKARTA - Keinginan Pemerintahan Joko Widodo mewujudkan Nawa Cita bukanlah perkara mudah. Pasalnya, cita-cita tersebut memerlukan koordinasi lintas sektoral di tingkat pemerintah secara terpadu, baik pusat maupun daerah.

Untuk menjaga Nawa Cita, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan siap melakukan rekomenasi kepada Presiden, terutama menyangkut kebijakan sektor ekonomi dan industri. Tentunya, kata mereka, rekomendasi tadi berdasarkan data-data yang mereka teliti.

Sekretaris KEIN, Putri Wardhani menuturkan rekomendasi kebijakan yang diberikan KEIN dapat saja menjadi landasan Presiden guna melaksanakan pemerintahannya, selaras dengan visi misi Nawa Cita.

Karena bila mereka salah arah memberi rekomendasi akan berdampak terhadap kehidupan bernegara. "Jadi rekomendasi KEIN akan selaras dengan kebijakan Presiden soal Nawa Cita," ujar Putri dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (31/7/2016).

Salah satu kecocokan rekomendasi KEIN dengan Nawa Cita, klaim dia, adalah kemandirian ekonomi. Untuk menggapai itu, Presiden harus menekankan kembali pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga industri lokal memiliki keunggulan dan daya saing.

"Di sinilah peran KEIN mewujudkan visi misi dan arahan Presiden dengan mencari jalan apa saja hambatan serta yang harus dilakukan agar UMKM dapat meningkat tarafnya di Indonesia," kata Putri.

Mantan Ketua UKP4R Kuntoro Mangkusubroto yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, visi misi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan keunggulan UMKM di Indonesia harus diteliti secara cermat lebih dulu oleh KEIN, sebelum menyampaikan rekomendasi kebijakan. Dia mengatakan, UMKM harus diseleraskan ke bagian mana dari sembilan Nawa Cita pemerintahan Jokowi.

"Setelah itu dikaji lagi, turunannya ke mana, saya melihat masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK angka 10 hingga 12," ungkap Kuntoro.

Dia juga menyinggung mengenai perlunya sinergi antar kementerian bidang ekonomi agar dapat merealisasikan apa keinginan Presiden Jokowi untuk sektor ekonomi. Selama ini, menurutnya, masih ada terjadi seperti ego sektoral yang dapat menghambat keinginan Presiden Jokowi pada bidang ekonomi.

"Mungkin karena unsur politisnya masih lebih dominan, menteri-menterinya masih lintas partai," tandasnya.

Atas hal itu, Kuntoro menganggap idealnya dalam setiap pemerintahan, para menteri kabinet adalah orang-orang bukan partai politik, namun adalah para profesional yang memang menjadi kepercayaan Presiden.