Perlambatan Utang Swasta di Dorong Lemahnya Ekspor

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan, perlambatan utang luar negeri (ULN)swasta diprediksi karena pemulihan permintaan eskpor yang belum signifikan sehingga dunia usaha tidak memerlukan alternatif pendanaan untuk memperluas produksi. Tercatat, utang luar negeri sektor swasta mencapai USD165,1 miliar (51,0% dari total ULN)

Angka tersebut turun 3,1% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada kuartal sebelumnya sebesar 0,5% (yoy).

Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati mengatakan, perlambatan utang swasta hingga tengah tahun sudah diprediksi BI. Apalagi pada kuartal I dan II kinerja ekspor manufaktur masih stagnan dan belum menarik korporasi untuk meningkatkan produksi.

Menurut Hendy, dari sektor ekonomi, posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal II 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 75,9%.

"Bila dibandingkan dengan kuartal I 2016, pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor listrik, gas dan air bersih tercatat meningkat sedangkan pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor industri pengolahan tercatat melambat," ujar dia saat diskusi bareng media di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Sementara itu, pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami kontraksi yang lebih dalam. (Baca: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp4.278 Triliun)

"Kami juga lihat ekspor kita masih negatif, baik manufaktur maupun sumber daya alam, jadi buat apa utang banyak-banyak kalau produksi saja masih turun," imbuhnya.

Sehingga, lanjut dia, banyak korporasi yang lebih memilih untuk membayar utang yang sudah ditarik pada tahun lalu daripada mengajukan penarikan utang baru.

Dia memprediksi, posisi utang luar negeri swasta di akhir tahun akan meningkat. Bank Indonesia juga akan terus memantau perkembangan utang luar negeri, khususnya utang luar negeri sektor swasta.

"Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi," kata Hendy.