Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PNS Dinilai Bikin NPL BPR Sulut Capai 10,76%
PNS Dinilai Bikin NPL BPR Sulut Capai 10,76%
A
A
A
MANADO - Gemarnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulut mencapai 10,76% di triwulan I/2014.
Pemerhati Ekonomi Sulut Agus Tony Poputra mengatakan, para PNS tidak sedikit melakukan kredit di beberapa bank membuat potensi gagal bayar angsuran meningkat, akibatya sejumlah BPR pun menjerit.
"Tak hanya BPR yang menjadi korban, bank umum lainnya pun demikian. Sehingga NPL perbankan di Sulut pada triwulan I/2014 berada pada level 2,94%," ujarnya, Rabu (4/6/2014).
Menurutnya, bank yang melayani gaji PNS mungkin tidak menjadi masalah. Tapi jika PNS mengambil kredit lebih dari satu bank, bagaimana nasib bank lain? Sebab otomatis, jika PNS mengambil kredit di bank konvensional, penyaluran gaji dia (PNS) jika berkredit langsung kena potongan.
Dia menilai, BPR kurang jeli, dan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin melakukan kredit. Akibatnya BPR adalah sasaran empuk bagi PNS, walau suku bunga yang ditawarkan tinggi. Ujung-ujungnya, nasabah pun kesulitan membayar.
"BPR mesti lebih waspada lagi melakukan analisis sebelum menyalurkan kredit pada PNS. Apalagi saat ini NPL sudah berada di atas ambang batas BI," terangnya.
Selain PNS, yang kebanyakan gagal bayar akibat suku bunga tinggi, imbasnya juga lari ke masyarakat. Apalagi saat ini tak sedikit masyarakat pelaku UKM, petani, nelayan, dan lainnya, mempercayakan BPR. Padahal dominasi deposito di BPR tidak lepas dari tingginya suku bunga yang ditawarkan.
"Simpel sebenarnya cukup mudah, yakni ketika suku bunga tinggi, maka tak menutup kemungkinan gagal bayar juga gede. Ini hanya saran saya, dan tak ada yang perlu disalahkan, asalkan sebelum melakukan sesuatu butuh ketelitian terlebih dahulu," saran Poputra.
Sementara, Direktur PT BPR Danaku Mapan Lestari (Bank Kumapan) Arthur F Tumbel, mesti tak merinci rasio kredit yang dia miliki, namun dia mengaku rasio kredit bermasalah Bank Kumapan masih terjaga. Yakni, masih sesuai rencana kerja, baik pengumpulan maupun penyaluran kredit.
"Yang pasti, penyaluran kredit Bank Kumapan sejauh ini masih menyasar para nelayan di Bitung," ungkapnya.
Kepala Kantor BI Perwakilan Sulut Luctor Tapiheru mengatakan, kinerja BPR Sulut pada triwulan I/2014 melambat disertai peningkatan NPL mencapai 10,76%. Aset BPR hanya tumbuh 8,64% atau sebesar Rp923,65 miliar.
"Melambatnya pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang melambat yakni 7,4% dengan baki debet sebesar Rp721,74 miliar," jelasnya.
Penghimpunan dana BPR tumbuh 14,76% dengan nilai nominal sebesar Rp713,2 miliar. Dari jumlah itu, deposito mendominasi dengan pangsa sebesar Rp81,86%.
"Adapun, kinerja intermediasi (loan to deposit ratio) BPR juga tercatat naik yakni 101,2% dari posisi akhir tahun di level 99,53%," tambah Asisiten Direktur BI Perwakilan Sulut Eko Siswantoro.
Pemerhati Ekonomi Sulut Agus Tony Poputra mengatakan, para PNS tidak sedikit melakukan kredit di beberapa bank membuat potensi gagal bayar angsuran meningkat, akibatya sejumlah BPR pun menjerit.
"Tak hanya BPR yang menjadi korban, bank umum lainnya pun demikian. Sehingga NPL perbankan di Sulut pada triwulan I/2014 berada pada level 2,94%," ujarnya, Rabu (4/6/2014).
Menurutnya, bank yang melayani gaji PNS mungkin tidak menjadi masalah. Tapi jika PNS mengambil kredit lebih dari satu bank, bagaimana nasib bank lain? Sebab otomatis, jika PNS mengambil kredit di bank konvensional, penyaluran gaji dia (PNS) jika berkredit langsung kena potongan.
Dia menilai, BPR kurang jeli, dan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin melakukan kredit. Akibatnya BPR adalah sasaran empuk bagi PNS, walau suku bunga yang ditawarkan tinggi. Ujung-ujungnya, nasabah pun kesulitan membayar.
"BPR mesti lebih waspada lagi melakukan analisis sebelum menyalurkan kredit pada PNS. Apalagi saat ini NPL sudah berada di atas ambang batas BI," terangnya.
Selain PNS, yang kebanyakan gagal bayar akibat suku bunga tinggi, imbasnya juga lari ke masyarakat. Apalagi saat ini tak sedikit masyarakat pelaku UKM, petani, nelayan, dan lainnya, mempercayakan BPR. Padahal dominasi deposito di BPR tidak lepas dari tingginya suku bunga yang ditawarkan.
"Simpel sebenarnya cukup mudah, yakni ketika suku bunga tinggi, maka tak menutup kemungkinan gagal bayar juga gede. Ini hanya saran saya, dan tak ada yang perlu disalahkan, asalkan sebelum melakukan sesuatu butuh ketelitian terlebih dahulu," saran Poputra.
Sementara, Direktur PT BPR Danaku Mapan Lestari (Bank Kumapan) Arthur F Tumbel, mesti tak merinci rasio kredit yang dia miliki, namun dia mengaku rasio kredit bermasalah Bank Kumapan masih terjaga. Yakni, masih sesuai rencana kerja, baik pengumpulan maupun penyaluran kredit.
"Yang pasti, penyaluran kredit Bank Kumapan sejauh ini masih menyasar para nelayan di Bitung," ungkapnya.
Kepala Kantor BI Perwakilan Sulut Luctor Tapiheru mengatakan, kinerja BPR Sulut pada triwulan I/2014 melambat disertai peningkatan NPL mencapai 10,76%. Aset BPR hanya tumbuh 8,64% atau sebesar Rp923,65 miliar.
"Melambatnya pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang melambat yakni 7,4% dengan baki debet sebesar Rp721,74 miliar," jelasnya.
Penghimpunan dana BPR tumbuh 14,76% dengan nilai nominal sebesar Rp713,2 miliar. Dari jumlah itu, deposito mendominasi dengan pangsa sebesar Rp81,86%.
"Adapun, kinerja intermediasi (loan to deposit ratio) BPR juga tercatat naik yakni 101,2% dari posisi akhir tahun di level 99,53%," tambah Asisiten Direktur BI Perwakilan Sulut Eko Siswantoro.
(izz)
Explore More