FS Proyek Kilang Bontang Ditarget Tuntas Juni 2015
Senin, 23 Juni 2014 - 15:22 WIB
FS Proyek Kilang Bontang Ditarget Tuntas Juni 2015
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan studi kelayakan (feasibility study/FS) Kilang Bontang di Kalimantan Timur tuntas pada Juni 2015.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) Teguh Pamudji menuturkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM telah sepakat proyek kilang Bontang akan dilakukan oleh konsultan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp200 miliar.
"Kami sepakat dengan Kemenkeu kilang di bangun dengan konsep kerja sama pemerintah dengan swasta," kata dia, di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Menurut Teguh, kebutuhan dana untuk studi kelayakan berasal dari swasta. Hal ini setelah alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk studi kelayakan pembangunan kilang sebesar Rp200 miliar telah dihapuskan.
"Dari swasta, KPS, termasuk yang untuk pembangunan kilang satu paket. Saya mekanisme belum tahu persis, apakah nanti menjadi komponen biaya keseluruhan atau terpisah, teknis implementasi saya kurang tahu persis,” ungkap dia.
Teguh mengatakan, hasil rapat dengan komisi VII DPR sepakat harus sudah ada persiapan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk anggaran, kajian kilang, dan siapa yang akan ditunjuk melakukan kajian kilang. "Itu yang kami sepakati," jelasnya.
Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini pemerintah tengah merampungkan aturan terkait proyek kilang Bontang yang ditargetkan bisa diterbitkan pada Juni 2014.
Untuk merealisasikan pembangunan kilang Bontang, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 900 hektare dan insentif fiskal berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu (tax holiday) hingga 15 tahun. Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan kilang seiring dengan ketergantungan yang makin besar terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Seperti diketahui, Pemerintah berencana membangun kilang minyak baru di Bontang di atas lahan seluas 900 hektare. Kilang tersebut di antaranya ditargetkan memproduksi minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kapasitas mencapai 300.000 barel per hari (bph).
Data Direktorat Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyebutkan kapasitas kilang nasional saat ini mencapai 1,1 juta bph sedangkan produksi minyak nasional yang diolah kilang di dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph.
Disisi lain, kebutuhan BBM nasional mencapai 1,25 juta bph. Artinya terdapat defisit 608.000 bph. Dengan demikian, pemerintah memperkirakan butuh dua kilang minyak baru yang masing-masing berkapasitas 300.000 bph.
Kilang di dalam negeri Indonesia saat ini terutama dimiliki PT Pertamina (Persero), yakni kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balangon. Di luar itu ada kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan kilang PT Tri Wahana Universal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) Teguh Pamudji menuturkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM telah sepakat proyek kilang Bontang akan dilakukan oleh konsultan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp200 miliar.
"Kami sepakat dengan Kemenkeu kilang di bangun dengan konsep kerja sama pemerintah dengan swasta," kata dia, di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Menurut Teguh, kebutuhan dana untuk studi kelayakan berasal dari swasta. Hal ini setelah alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk studi kelayakan pembangunan kilang sebesar Rp200 miliar telah dihapuskan.
"Dari swasta, KPS, termasuk yang untuk pembangunan kilang satu paket. Saya mekanisme belum tahu persis, apakah nanti menjadi komponen biaya keseluruhan atau terpisah, teknis implementasi saya kurang tahu persis,” ungkap dia.
Teguh mengatakan, hasil rapat dengan komisi VII DPR sepakat harus sudah ada persiapan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk anggaran, kajian kilang, dan siapa yang akan ditunjuk melakukan kajian kilang. "Itu yang kami sepakati," jelasnya.
Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini pemerintah tengah merampungkan aturan terkait proyek kilang Bontang yang ditargetkan bisa diterbitkan pada Juni 2014.
Untuk merealisasikan pembangunan kilang Bontang, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 900 hektare dan insentif fiskal berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu (tax holiday) hingga 15 tahun. Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan kilang seiring dengan ketergantungan yang makin besar terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Seperti diketahui, Pemerintah berencana membangun kilang minyak baru di Bontang di atas lahan seluas 900 hektare. Kilang tersebut di antaranya ditargetkan memproduksi minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kapasitas mencapai 300.000 barel per hari (bph).
Data Direktorat Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyebutkan kapasitas kilang nasional saat ini mencapai 1,1 juta bph sedangkan produksi minyak nasional yang diolah kilang di dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph.
Disisi lain, kebutuhan BBM nasional mencapai 1,25 juta bph. Artinya terdapat defisit 608.000 bph. Dengan demikian, pemerintah memperkirakan butuh dua kilang minyak baru yang masing-masing berkapasitas 300.000 bph.
Kilang di dalam negeri Indonesia saat ini terutama dimiliki PT Pertamina (Persero), yakni kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balangon. Di luar itu ada kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan kilang PT Tri Wahana Universal.
(gpr)
Lihat Juga :
