Anggaran Melonjak, Angka Kemiskinan Harus Turun Signifikan

JAKARTA - DPR RI Komisi V meminta agar angka kemiskinan nasional turun signifikan seiring melonjaknya APBN Perubahan 2015. Kementerian yang mendapat anggaran tambahan besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) serta Kementerian Perhubungan.

"Kami berharap agar penambahan anggaran infrastruktur ini harus mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Grafiknya jangan landai, tapi harus menanjak," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo dalam rilisnya, Minggu (15/2/2015).

Kementerian PU-Pera dalam APBN 2015 sebelumnya dipatok anggaran Rp84,9 triliun, dalam APBN-P 2015 kini menjadi Rp116,8 triliun atau bertambah Rp31,9 triliun.

Demikian juga Kementerian Perhubungan dari Rp44,9 triliun menjadi Rp64,9 atau bertambah Rp20,0 triliun. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga kebagian tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun menjadi Rp9,0 triliun dari sebelumnya Rp6,4 triliun.

Sigit mengingatkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia saat ini masih besar. Per September 2014 warga miskin berjumlah 27,73 juta orang (10,96%) dibanding dua tahun sebelumnya, yang berjumlah 28,59 juta orang (11,66%) atau hanya bergeser 0,7% selama dua tahun.

"Bahkan apabila menggunakan indikator Bank Dunia sekitar 40% penduduk tergolong near poor, maka jumlah warga miskin mencapai lebih dari 100 juta jiwa," paparnya.

Sejak dulu kemiskinan terkonsentrasi di perdesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin di perdesaan 44,2 juta orang atau 81,5% dari total penduduk miskin. Hampir 40 tahun kemudian, angka ini hanya mengalami sedikit perbaikan.

Walaupun secara agregat kemiskinan menurun, namun persentase jumlah orang miskin di perdesaan tetap tinggi, yaitu mencapai 62,6% (17,37 juta) dari jumlah warga miskin.

Dari tambahan anggaran Rp31,9 triliun pada Kementerian PU-Pera, lebih dari seperempatnya atau Rp8,4 triliun dialokasikan pada Ditjen Sumber Daya Air, di antaranya untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta pembangunan waduk.

"Saya pikir hal ini untuk mendukung percepatan misi Presiden dalam hal kedaulatan pangan. Dan, itu relevan dengan upaya mengurangi kemiskinan karena saat ini 63% penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian," pungkasnya.