Wapres Minta Bunga Kredit UMKM 12%

TAKALAR - Sektor perbankan diminta menurunkan suku bunga kredit untuk sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini sebagai upaya mendukung program pembangunan sektor kemaritiman.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kredit berbunga rendah akan membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ”Dengan UMKM yang berkembang akan menjadikan industri ini bisa lebih tumbuh. Ini sistem ekonomi yang ditanamkan,” kata JK dalam sambutannya pada peluncuran program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kemarin.

Dia juga menjelaskan, dengan bunga kredit yang rendah, para pelaku UMKM yang di antaranya bergelut di bisnis perikanan dan kelautan bisa menopang masyarakat yang lebih besar. Satu pelaku UMKM terdiri atas beberapa individu. ”Saya minta bunga kredit perbankan untuk industri kelautan dan perikanan itu sekitar 12%. Kalau tidak lebih baik, jangan dijalankan program Jaring ini,” ucap JK .

Selain sektor perikanan dan kelautan, menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan juga harus memberikan suku bunga kredit yang murah kepada usaha pertanian. Sektor pertanian yang termasuk skala UMKM juga harus mendapatkan perhatian lebih besar dengan menerapkan suku bunga rendah. ”Untuk itu, perbankan harus menghilangkan stigma bahwa nelayan tidak aman untuk d-iberikan kredit karena sektor pertanian, kelautan, dan perikanan harus terus meningkatkan produktivitasnya,” imbuhnya.

Dengan pemberian bunga rendah bagi para pelaku UMKM, kata JK, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara nelayan yang tidak mempunyai jaminan dan pengusaha besar di daerah. Industri tersebut juga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. ”Wilayah yang sektor bisnisnya mengandalkan industri perikanan dan pertanian relatif lebih stabil misalnya di Sulsel pertumbuhan ekonomi ratarata lebih tinggi dibandingkan nasional,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, saat krisis moneter di Indonesia pada 1998 dan 2008, terbukti sektor UMKM mampu menjaga kredit perbankan.

”OJK dan Bank Indonesia (BI) harus menyusun kembali skema-skema yang memberdayakan UMKM sehingga bisa memanfaatkan potensi yang besar pula,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, hingga akhir Maret 2015 penyaluran kredit perbankan pada sektor kemaritiman masih minim yakni baru sekitar 2,5% dari total penyaluran kredit nasional sebesar Rp3.679 triliun.

”Hingga Maret 2015 kredit sektor kemaritiman masih sekitar Rp91,3 triliun atau baru 2,5% dari total kredit nasional Rp3.679 triliun. Untuk kelautan angka lebih kecil lagi yaitu Rp18,3 triliun,” kata Muliaman. Menurutnya, tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan maupun para pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kurangnya ketersediaan informasi yang komprehensif.

Selain itu, belum banyak perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan di sektor ini. Muliaman menambahkan, tantangan lain adalah pendapatan pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan yang tidak menentu dan sangat bergantung iklim atau cuaca. Di sisi lain, lokasi sektor tersebut yang jauh dari jaringan kantor bank atau serta kualitas sumber daya manusia yang terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut dia, OJK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Jaring. Program ini diharapkan meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan. Program ini dilengkapi buku petunjuk teknis yang berisikan penyediaan data dan informasi terkait potensi bisnis dan peta risiko, value chain bisnis, dan skema pembiayaan kepada sektor tersebut.

Heru febrianto