DPR: Tim Antimafia Migas Tak Diperlukan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menjelaskan, lembaga ekstra seperti tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) atau tim antimafia migas sebagai pengawas sektor minyak dan gas (migas) tidak diperlukan.

"Jadi tidak perlu ada lembaga ekstra seperti yang dipimpin Faisal Basri. DPR tetap yang awasi, instrumen migas harus bekerja secara optimal," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (14/5/2015).

Menurut dia, sebaiknya lembaga yang sudah ada bisa dimanfaatkan. Pasalnya rekomendasi tim Faisal Basri cs dinilainya belum bisa menemukan jaringan mafia migas.

"Lembaga yang ada saja manfaatkan, jangan jadi seolah menyeramkan. Termasuk soal mafia migas, harus bisa dicegah sinergi Pertamina sebagai operator pemerintah. Melakukan pembelian minyak untuk keperluan BBM dalam negeri," jelasnya.

Ramson menegaskan, Mmenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said harus dapat meningkatkan kinerjanya sehingga lembaga migas yang berada di bawah kementeriannya dapat bekerja optimal.

"Jadi menteri ESDM harus meningkatkan kinerjanya. Instrumen di bawah ESDM harus diatur oleh menteri supaya bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing," pungkas dia.