Demi Tingkatkan Peran Bos BUMN, Kementerian (Sampai) Gandeng IFC

JAKARTA - Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan International Finance Corporation (IFC), organisasi internasional yang juga anggota World Bank Group. Kerja sama ini terkait dengan peran direksi dan dewan komisaris BUMN dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas penerapan GCG pada BUMN, utamanya terkait peningkatan peran dan profesionalitas direksi dan dewan komisaris BUMN.

“Dengan semakin membaiknya GCG, kami yakin ke depan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam mendorong efisiensi dan efektifitas operasional, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. Pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kinerja dan daya saing BUMN,” tutur Budi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dalam kerja sama ini kedua pihak dapat saling mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan mewujudkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya, serta mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi di BUMN. Mengingat aset BUMN yang besar, GCG yang tercipta diharapkan bisa memenuhi kebutuhan investor.

“Nilai aset BUMN di Indonesia melebihi setengah PDB negara ini. Memperbaiki tata kelola adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor," tambah Budi. ( Baca juga:Erick Thohir Sesumbar Akan Depak Komisaris yang Sering Bolos )

Selain itu, BUMN sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi Indonesia berperan besar terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik yang selaras dengan lima program prioritas Kementerian BUMN. Kelimanya adalah peningkatan nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

Sementara itu, Country Manager IFC untuk Indonesia, Azam Khan, mengatakan kerja sama yang dilakukan berupa pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan dan pemberian masukan serta rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN.

Semua itu, menurut Azam, sudah sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Dalam pelaksanaan kerja sama IFC diperkenankan menggunakan sumber daya World Bank Group.

"Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian BUMN dalam misi penting ini,” ungkapnya.