Pelaku Pasar Modal Keluhkan Perlambatan Ekonomi

JAKARTA - Perlambatan ekonomi di luar ekspetasi pasar pada kuartal I/2015 yang hanya tumbuh 4,71%, dikeluhkan para pelaku pasar modal.

"Kita dari market sendiri sudah merasakan perlambatan. Bisa dilihat dari transaksi value bursa, data terakhir menunjukan tansaksi value bursa berkisar di angka Rp6,6 triliun, sedangkan targertnya Rp7 triliun," ujar Direktur MNC Securities Susi Meilina seusai acara ekonomic outlook di Bursa efek indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurutnya, selaku pelaku pasar modal tentunya menginginkan pasar stabil. "Belum lagi masalah nilai tukar, kita inginnya stabil bukan fluktuasi begitu. Yang fluktuasi kan pasar modal, sebenarnya ini yang kita hawatirkan," imbuh dia.

Pemerintah perlu melakukan banyak hal untuk mendongkrak kinerja pasar modal. "Banyak hal, contohnya dahulu pada 1988 pernah membuat kebijakan untuk menarik perbakan dan menjadi bergerak lah industrinya," jelasnya.

Susi menambahkan, untuk pasar modal dirasa perlu melakukan gebrakan yang dapat membuat pasar modal lebih bergairah lagi. "Perlu di lakukan seperti gebrakan. Berdasarkan data, kami selaku pelaku di pasar modal sudah berdarah-darah, jadi jika tidak dilakukan yang namanya gebrakan atau apapun untuk mem-boost pasar modal, ya kita susah hidup," terangnya.

Di sisi lain, para pelaku pasar terutama yang lokal, dibutuhkan proteksi dari pemerintah untuk bisa menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). "Sebernaya yang lebih penting itu proteksi harus ada buat prusahaan efek lokal, Jadi tambah di proteksi kita akan siap bersaing denga foren yang akan masuk," bebernya.

Dia berarap pemerintah dapat membuat kebijakan mempermudah perusahaan efek. "Sebenarnya pemerintah yang bikin, ataukah mau melakukan dereulasi atau kebijakan untuk mempermudah perusahaan efek," kata dia.

Di sisi lain, terkait wacana pemerintah untuk menikkan penerimaan pajak, dapat melemahkan iklim usaha di Indonesia. "Saya minta pandangan pemerintah seperti apa. Karena sudah banyak wacana yang digulirkan dirjen pajak tetapi berhenti karena dapat tentangan dari industri, karena tidak sesuai. Memang pemerintah ingin menggenjot pajak, tapi ya jangan memberatkan industri," tandasnya.