Pembelian Minyak Harus Dilakukan Secara Langsung
Senin, 18 Mei 2015 - 09:25 WIB
Pembelian Minyak Harus Dilakukan Secara Langsung
A
A
A
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta likuidasi anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, dilanjutkan dengan perubahan skema pembelian minyak mentah.
Pembelian langsung dengan skema antar-pemerintah dinilai paling tepat untuk diterapkan. ”Untuk benar-benar memutus mata rantai mafia, pembubaran Petral harus dilanjutkan dengan pembelian minyak secara langsung melalui skema antar-pemerintah (g to g ),” kata anggota Dewan Energi Nasional Tumiran di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pembelian minyak secara langsung melalui skema g to g akan menghindarkan kecurigaan bahwa pembubaran Petral hanya sekadar ganti operator, sementara praktik mafia di bidang ini tetap bertahan. Langkah berani pemerintah dan Pertamina melikuidasi Petral dan anak usahanya itu dikhawatirkan akan percuma jika tidak ditindaklanjuti dengan benar. ”Mesti ada langkah-langkah strategis pemerintah selanjutnya, yakni aktif melakukan lobi atau negosiasi pembelian minyak secara langsung,” tegasnya.
Tumiran juga mengatakan, dengan pembelian minyak secara langsung dengan skema g to g , selain memperoleh jaminan pasokan, juga memungkinkan diperolehnya harga minyak yang lebihmurah. Diamencontohkan, Jepang dan China yang mendapat pasokan minyak dan gas alam dalam jangka panjang dari sejumlah negara dengan harga khusus.
”China bisa dapat LNG dari Indonesia yakni Kilang Tangguh, Papua, dengan harga murah dan berjangka panjang, kenapakitatidakbisamelakukan hal seperti itu,” tuturnya. Pengumuman likuidasi Petral dan anak usahanya disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Komut Pertamina Tanri Abeng Rabu (13/5) pekan lalu.
Pada kesempatan itu Sudirman mengatakan bahwa pembubaran Petral diharapkan memutus rantai pasokan minyak di masa lalu yang penuh rumor dan syak wasangka soal mafia minyak. Dengan demikian, Pertamina bisa lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Sudirman juga mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk melanjutkan audit investigasi terhadap Petral pasca-likuidasi.
Sudirman menegaskan, investigasi itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi.
Nanangwijayanto/ant
Pembelian langsung dengan skema antar-pemerintah dinilai paling tepat untuk diterapkan. ”Untuk benar-benar memutus mata rantai mafia, pembubaran Petral harus dilanjutkan dengan pembelian minyak secara langsung melalui skema antar-pemerintah (g to g ),” kata anggota Dewan Energi Nasional Tumiran di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pembelian minyak secara langsung melalui skema g to g akan menghindarkan kecurigaan bahwa pembubaran Petral hanya sekadar ganti operator, sementara praktik mafia di bidang ini tetap bertahan. Langkah berani pemerintah dan Pertamina melikuidasi Petral dan anak usahanya itu dikhawatirkan akan percuma jika tidak ditindaklanjuti dengan benar. ”Mesti ada langkah-langkah strategis pemerintah selanjutnya, yakni aktif melakukan lobi atau negosiasi pembelian minyak secara langsung,” tegasnya.
Tumiran juga mengatakan, dengan pembelian minyak secara langsung dengan skema g to g , selain memperoleh jaminan pasokan, juga memungkinkan diperolehnya harga minyak yang lebihmurah. Diamencontohkan, Jepang dan China yang mendapat pasokan minyak dan gas alam dalam jangka panjang dari sejumlah negara dengan harga khusus.
”China bisa dapat LNG dari Indonesia yakni Kilang Tangguh, Papua, dengan harga murah dan berjangka panjang, kenapakitatidakbisamelakukan hal seperti itu,” tuturnya. Pengumuman likuidasi Petral dan anak usahanya disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Komut Pertamina Tanri Abeng Rabu (13/5) pekan lalu.
Pada kesempatan itu Sudirman mengatakan bahwa pembubaran Petral diharapkan memutus rantai pasokan minyak di masa lalu yang penuh rumor dan syak wasangka soal mafia minyak. Dengan demikian, Pertamina bisa lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Sudirman juga mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk melanjutkan audit investigasi terhadap Petral pasca-likuidasi.
Sudirman menegaskan, investigasi itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi.
Nanangwijayanto/ant
(ars)
