Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan Beras Impor

Rabu, 20 Mei 2015 - 16:24 WIB
Pemerintah Didesak Perketat...
Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan Beras Impor
A A A
BOGOR - Beredar beras sintetis yang diduga terbuat dari plastik di Bekasi membuat masyarakat resah. Pemerintah diminta cepat menanggapi kegelisahan masyarakat tersebut, dengan memperketat pengawasan perdagangan beras yang di impor dari China.

"Khususnya pengawasan terhadap beras impor. Pemerintah harus mewaspadai, karena menyangkut keamanan pangan dan sudah menjadi perhatian dunia," kata Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Satrio di Bogor, Rabu (20/5/2015).

Arif menjelaskan, beras impor akan berbahaya bila tidak diikuti kemampuan pemerintah dalam hal pengawasan. Menurutnya, harus dilakukan secara berlapis, mulai dari pelabuhan hingga ke pasar.

"Masuknya beras impor kemudian ditemukannya beras mengandung plastik, berarti pemerintah kecolongan. Diduga beras sintetis itu hasil selundupan. Namun, kita belum tahu betul bahan yang digunakan untuk membuat beras sintetis dan harus dikaji lebih dalam, sehingga bisa diidentifikasi dampaknya," tuturnya.

Dia meminta, agar pemerintah juga harus menindak tegas terhadap para importir beras, bila ketahuan menyelundupkan beras.

Sementara itu, guna mengantisipasi meluasnya peredaran beras sintetis serta kestabilan harga, tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatn tersebut, ketiga menteri melakukan tanya jawab dengan pengecer dan agen beras. Mereka menanyakan harga beras dan ketersediaan beras menjelang Ramadan.

"Kita melakukan pengecekan langsung dan sejauh ini harga beras di pasar ini masih aman. Dan insya Allah akan aman hingga puasa nanti," kata Andi Amran Sulaiman.

Mereka menampik kalau kedatangan mereka bukan terkait adanya peredaran beras sintetis yang kabarnya berasal dari China tersebut. "Kita ini tidak impor beras. Jadi tidak ada beras impor. Untuk itu sekarang kita hanya melakukan pengecekan stok beras saja. Stok beras masih tersedia 1,3 juta ton, jadi masih aman," ujar Rachmat Gobel.

Usai tanya jawab, ketiga menteri tersebut menyempatkan untuk membeli empat karung beras jenis Karawang dengan kualitas sedang. Beras yang dibeli tersebut berharga Rp6.500 per liter. "Karena menterinya ada tiga, jadi satu karung buat saya, buat menteri perdagangan dan menteri koperasi, sekarung lagi buat tadi beli di agen beras jadi empat karung," pungkas Amran.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pecah Rekor, Impor Beras...
Pecah Rekor, Impor Beras 2024 Butuh Anggaran Lebih Rp30 Triliun
Peningkatan Produksi...
Peningkatan Produksi Beras Disebut Hanya 0,55% dalam 22 Tahun, Gak Bahaya Ta?
Harga Beras Naik Gila-gilaan,...
Harga Beras Naik Gila-gilaan, Produksi RI Minus 2,8 Juta Ton
Anomali Harga Beras...
Anomali Harga Beras Bikin Boncos Rp99 T, Pemerintah Ultimatum Pelaku Usaha 2 Minggu
Beras Premium Langka...
Beras Premium Langka dan Mahal, Begini Penjelasan BI Jakarta
Awas, Harga Beras Dapat...
Awas, Harga Beras Dapat Mencapai 30 Ribu per Kilo, Ini Penyebabnya
Berita Terkini
Rupiah Hampir Tembus...
Rupiah Hampir Tembus Rp18.000, Kapan Purbaya Pencet Alarm Darurat?
4 jam yang lalu
Purbaya Ungkap Fakta...
Purbaya Ungkap Fakta Mengejutkan soal Penangkapan Kepala BGN, Apa Itu?
6 jam yang lalu
Perluas Jangkauan Layanan...
Perluas Jangkauan Layanan TIC, Sucofindo Resmikan Kantor Pemasaran di Aceh
6 jam yang lalu
UI dan Binus Adu Inovasi...
UI dan Binus Adu Inovasi Kembangkan Desa Wisata Tomohon, Siapa Terpilih?
7 jam yang lalu
Modernland Realty Dorong...
Modernland Realty Dorong Pertumbuhan Bisnis Berbasis Keberlanjutan
7 jam yang lalu
Dari Banten untuk Indonesia:...
Dari Banten untuk Indonesia: Krakatau Steel dan Hebei Perkuat Ekosistem Baja Nasional
7 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved