HLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Beras Sintetis
Rabu, 20 Mei 2015 - 20:15 WIB
HLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Beras Sintetis
A
A
A
BANDUNG - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mendesak pemerintah segera membentuk tim khusus guna menangani kasus beras sintetis alias plastik. Selain memberikan wawasan tentang bahaya beras tiruan berbahan plastik, tim tersebut juga bertugas menutup akses kemungkinan peredaran secara luas.
Ketua HLKI Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta mengatakan, Firman Turmantara mengatakan, menghimpun data terkait isu terkini perlindungan konsumen termasuk peredaran beras sintetis.
"Secara langsung, kami belum menerima laporan. Namun begitu kami tetap berupaya menghimpun data dari masyarakat terkait isu perlindungan konsumen," ujar pria yang juga komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rabu (20/5/2015).
Dia berharap, pemerintah melakukan tindakan cepat dengan cara melakukan verifikasi dan pengecekan melalui laboratorium mengenai dampak beras tiruan terhadap kesehatan masyarakat. Setelah itu, disosialisasikan ciri-ciri beras tiruan agar masyarakat tidak tertipu dan mengalami kerugian.
"Tim khusus itu kalau memang sudah menemukannya di lapangan, segera menarik beras tiruan tersebut dari peredaran. Terpenting, kalau ada yang coba-coba menjual atau bahkan membuatnya, tindak saja dengan hukuman tegas," katanya.
Secara logika sederhana, lanjut Firman, beras tiruan yang terbuat dari plastik akan sangat berbahaya terhadap kesehatan. Karena itu, tim khusus bentukan pemerintah ini harus mencegah lubang masuk produk impor.
"Kalau pemerintah tidak segera bertindak, maka negara tidak ada saat rakyat sangat membutuhkan. HLKI secepatnya akan membuat surat yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan agar sesegera mungkin bertindak tegas," tandasnya.
Ketua HLKI Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta mengatakan, Firman Turmantara mengatakan, menghimpun data terkait isu terkini perlindungan konsumen termasuk peredaran beras sintetis.
"Secara langsung, kami belum menerima laporan. Namun begitu kami tetap berupaya menghimpun data dari masyarakat terkait isu perlindungan konsumen," ujar pria yang juga komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rabu (20/5/2015).
Dia berharap, pemerintah melakukan tindakan cepat dengan cara melakukan verifikasi dan pengecekan melalui laboratorium mengenai dampak beras tiruan terhadap kesehatan masyarakat. Setelah itu, disosialisasikan ciri-ciri beras tiruan agar masyarakat tidak tertipu dan mengalami kerugian.
"Tim khusus itu kalau memang sudah menemukannya di lapangan, segera menarik beras tiruan tersebut dari peredaran. Terpenting, kalau ada yang coba-coba menjual atau bahkan membuatnya, tindak saja dengan hukuman tegas," katanya.
Secara logika sederhana, lanjut Firman, beras tiruan yang terbuat dari plastik akan sangat berbahaya terhadap kesehatan. Karena itu, tim khusus bentukan pemerintah ini harus mencegah lubang masuk produk impor.
"Kalau pemerintah tidak segera bertindak, maka negara tidak ada saat rakyat sangat membutuhkan. HLKI secepatnya akan membuat surat yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan agar sesegera mungkin bertindak tegas," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
