DPR Segera Panggil Mendag Terkait Beras Plastik

JAKARTA - Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel terkait ditemukannya beras palsu berbahan plastik yang diduga dari China. Pemerintah khususnya Mendag harus menjelaskan kepada publik tentang keberadaan beras sintetis tersebut.

"Kita pertanyakan ke pemerintah kenapa itu bisa masuk? Saya dapat info pemerintah tidak pernah impor dari China. Artinya, ada impor di luar informal pemerintah. Ini yang kita minta usut," ujar Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Sebab itu, lanjut Hafisz, Komisi VI DPR akan memanggil Mendag yang bertanggung jawab atas impor beras, DPR akan menanyakan apakah impor tersebut resmi sesuai dengan prosedur impor kementerian atau dilakukan di luar prosedur.

"Karena menurut info di lapangan, beras itu ada dan sudah dipakai orang. Tapi, pemerintah katakan tidak pernah impor beras," jelas Ketua DPP PAN itu.

Hafisz menjelaskan, dalam mekanisme impor, Mendag menunjuk kepada badan yang mengimpor seperti misalnya, Bulog, PPI, atau lembaga lainnya. Sementara itu, badan-badan tersebut setelah ditanyakan mereka membantah dan tidak pernah merasa mengimpor beras.

"Beras ini juga kan berbahaya bagi kesehatan, dan ini sudah mengarah pada kriminal. Itu harus diusut karena ini racun," tegasnya.

Dia menilai, ada permainan yang tidak baik dalam kasus impor beras palsu. Membuat heran, impor beras palsu bisa masuk ke Indonesia menjelang bulan puasa. "Ya kalau stok beras kurang, maka pemerintah terbitkan izin impor beras. Dan, itu dilakukan Kemendag melalui rapat koordinasi dengan Mentan (Menteri Pertanian) dan Menko Perekonomian," terangnya.

Menurut Hafisz, dengan adanya kasus beras palsu tersebut, ini seperti pancingan atau pemicu bagi DPR dan masyarakat untuk mendesak dilakukan audit investigasi terhadap sistem dan tata cara impor di republik ini.

"Sanksi pasti ada, oknum perdagangan yang bermain, kita rekomendasikan kepada presiden untuk beri tindakan tegas. Seburuk-buruknya diberhentikan," tegasnya.

Dia menambahkan, DPR akan melakukan kunjungan on the spot ke pasar-pasar dan Bulog jelang bulan Puasa. DPR juga akan meminta diadakannya operasi pasar karena dikhawatirkan pada bulan Puasa dan Lebaran ada kenaikan harga beras.

"Kita tidak ingin di masa sulit ini rakyat dibebani harga beras. Maka itu, kami juga akan tanya pemerintah soal rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton, itu untuk apa saja," tandas Hafisz.

Baca: Ini Ciri-ciri Beras Palsu dari Plastik