Pejabat dan Pengusaha Gigit Jari Beli Tanah di Cilamaya
Kamis, 21 Mei 2015 - 21:30 WIB
Pejabat dan Pengusaha Gigit Jari Beli Tanah di Cilamaya
A
A
A
JAKARTA - Terungkap, banyak pejabat daerah dan pengusaha terlanjur membeli tanah di wilayah Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Mereka kini gigit jari karena Wapres Jusuf Kalla telah memutuskan untuk memindahkan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya ke daerah lain.
“Mereka berasal dari luar Cilamaya dan Karawang. Ada yang dari Bandung, Bogor, atau Jakarta. Seorang di antara mereka adalah perempuan yang juga pengusaha di Jakarta,” ujar Ahmad Atoilah, ketua kelompok tani Desa Pasirjaya, Cilamaya, Kamis (21/5/2015).
Menurut Ahmad, penolakan yang dilakukan hingga sekarang sangat beralasan. Sebab, ketika membeli tanah di sekitar Cilamaya, mereka berharap bisa menanamkan investasi yang menguntungkan, sebagai imbas adanya pelabuhan berskala internasional.
Di atas tanah tersebut, lanjut dia, ada yang direncakanan untuk bangun gudang, mal, restoran, dan bahkan hotel. Namun, saat JK memutuskan penghentian rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, harga tanah langsung anjlok. “Sekarang tanah di sini menjadi tidak ada harganya dan tidak ada yang menawar,” katanya.
Ahmad menuturkan, pada 2010, harga tanah di lokasi tersebut masih sekitar Rp50 juta per hektare atau Rp5.000 per meter persegi. Namun, seiring rencana pembangunan pelabuhan, harga terus meningkat hingga Rp700 juta-800 juta per hektare.
Mengenai jenis tanah yang diburu, bukan hanya tanah tambak, namun juga tanah pertanian produktif. Hal ini sangat ironis, karena padi area dekat pantai dikenal memiliki kualitas tinggi. “Memang dipatok-patok merah sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah dijual,” katanya
Aksi para pejabat daerah dan pengusaha dalam membeli tanah-tanah di Cilamaya, tidak lepas dari peran jaringan mafia tanah yang begitu kuat. "Nah, karena sifatnya mafia, maka terdapat banyak sekat di antara jaringan tersebut. Mereka tidak mengenal satu sama lain anggota mafia di luar sekat mereka," tandasnya.
“Mereka berasal dari luar Cilamaya dan Karawang. Ada yang dari Bandung, Bogor, atau Jakarta. Seorang di antara mereka adalah perempuan yang juga pengusaha di Jakarta,” ujar Ahmad Atoilah, ketua kelompok tani Desa Pasirjaya, Cilamaya, Kamis (21/5/2015).
Menurut Ahmad, penolakan yang dilakukan hingga sekarang sangat beralasan. Sebab, ketika membeli tanah di sekitar Cilamaya, mereka berharap bisa menanamkan investasi yang menguntungkan, sebagai imbas adanya pelabuhan berskala internasional.
Di atas tanah tersebut, lanjut dia, ada yang direncakanan untuk bangun gudang, mal, restoran, dan bahkan hotel. Namun, saat JK memutuskan penghentian rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, harga tanah langsung anjlok. “Sekarang tanah di sini menjadi tidak ada harganya dan tidak ada yang menawar,” katanya.
Ahmad menuturkan, pada 2010, harga tanah di lokasi tersebut masih sekitar Rp50 juta per hektare atau Rp5.000 per meter persegi. Namun, seiring rencana pembangunan pelabuhan, harga terus meningkat hingga Rp700 juta-800 juta per hektare.
Mengenai jenis tanah yang diburu, bukan hanya tanah tambak, namun juga tanah pertanian produktif. Hal ini sangat ironis, karena padi area dekat pantai dikenal memiliki kualitas tinggi. “Memang dipatok-patok merah sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah dijual,” katanya
Aksi para pejabat daerah dan pengusaha dalam membeli tanah-tanah di Cilamaya, tidak lepas dari peran jaringan mafia tanah yang begitu kuat. "Nah, karena sifatnya mafia, maka terdapat banyak sekat di antara jaringan tersebut. Mereka tidak mengenal satu sama lain anggota mafia di luar sekat mereka," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
