Industri Jamu Terkendala Perizinan

Rabu, 27 Mei 2015 - 09:56 WIB
Industri Jamu Terkendala Perizinan
Industri Jamu Terkendala Perizinan
A A A
JAKARTA - Industri jamu berpotensi besar untuk dikembangkan seiring mulai diminatinya pengobatan herbal menggantikan obat konvensional. Meski begitu, industri jamu masih kendala perizinan yang terkadang berubah-ubah.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu yang baru saja terpilih Dwi Ranny Pertiwi Zarman mengatakan, produk jamu Indonesia dari segi kualitas sudah bagus dan banyak produk anggota GP jamu yang sudah ekspor. Namun, perizinan yang kerap berubah-ubah membuat para pelaku kesulitan.

”Perizinan sebenarnya tidak mahal, tetapi kalau orang Papua mau urus izin di Jakarta, harus bolak-balik, masukinberkas, berapa juta yang harus dikeluarkan,” ujar Ranny seusai Musyawarah Nasional VII Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia di Jakarta kemarin. Dia melanjutkan, GP Jamu terus berupaya untuk mempermudah para pelaku industri.

Namun, terkadang setiap pergantian menteri atau pejabat ada saja perubahan-perubahan yang merepotkan kegiatan usaha jamu. ”Contoh kalau dulu di kota boleh buat bangunan di wilayah mana pun, sekarang harus di wilayah industri. Di wilayah industri itu kantidak mudah, pertama mahal. Jadi kita sudah bangun seperti ini harus rombak lagi seperti ini. Itu kan semuanya butuh biaya,” ungkapnya.

Ranny menambahkan, dukungan pemerintah untuk industri jamu semakin baik seperti kegiatan minum jamu bersama di kementerian setiap Jumat pagi. ”Pemerintah juga memberikan kesempatan untuk ikut memamerkan produk-produk jamu Indonesia, difasilitasi untuk tampil di mana-mana. Hanya memang belum maksimal dimaksimalkan,” imbuhnya. Menurut Ranny, jamu sudah menjadi identitas bangsa dan budaya yang perlu dilestarikan.

Dalam perkembangan jamu sudah mengalami revolusi dalam bentuk dan penyajian. ”Potensi jamu yang sangat luar biasa ini tentunya diperlukan dukungan yang kuat dan solid. Untuk itu, GP Jamu diharapkan menjadi organisasi yang kompak dan selalu berpikir maju ke depan untuk mencapai visi-visinya,” katanya. Kementerian Perindustrian mencatat, omzet industri jamu terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2014 penjualannya mencapai Rp15 triliun dan tahun ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Saat ini terdapat 1.160 industri jamu yang terdiri atas 16 industri skala besar dan 1.144 industri skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Rinciannya, sebanyak 3 juta terserap di industri jamu yang berfungsi sebagai obat dan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang telah berkembang ke arah makanan, minuman, kosmetik, spa, dan aroma terapi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Tradisional sebelumnya, Charles Saerang, mengatakan, tantangan industri jamu saat ini adalah regulasi dari farmasi. ”Kemarin saya berbicara dengan Presiden dan saya mengharapkan juga dari teman-teman pengusaha jamu. Mereka mengharapkan jamu di bawah Kementerian Perindustrian. Itu pun beliau sudah memberikan angin segar,” ucapnya.

Charles melanjutkan, apabila melalui perindustrian, regulasinya tetap mengikuti aturan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta tidak sepenuhnya di bawah Kementerian Kesehatan. ”Nah,ini kita ingin sekali bisa memberikan input. Hasil munas ini akan kita berikan kepada Presiden. Nanti akan diberikan arahan, khususnya adalah lintas sektor siapa yang bertanggung jawab soal jamu.

Apakah perindustrian, tapi saat ini dari Kemenkes,” sebutnya. Charles menambahkan, brand jamu memang identik dengan Indonesia. Untuk itu, masyarakat diharapkan menjadikan jamu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. ”Bagaimana minum jamu itu seperti minum kopi setiap pagi. Manfaatnya tidak dirasakan esok, tetapi beberapa tahun ke depan seperti badan jadi lebih segar,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Saleh Husin optimistis industri jamu nasional mampu menembus proteksi pasar ekspor. Keyakinan tersebut berdasar pada kemampuan pelaku industri memproduksi jamu yang berkualitas dan memenuhi standar higienitas internasional. ”Kontrol kualitas di industri jamu semakin ketat karena ini demi mempertahankan kepercayaan konsumen. Saya yakin, pelaku industri jamu kita juga mampu memenuhi permintaan pasar global,” kata Saleh Husin.

Presiden Joko Widodo mengatakan kepada para pengusaha jamu yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Jamu Tradisional untuk secara serius dan berani mengembangkan jamu sebagai sebuah brand. Tujuannya, mampu memberikan citra dan persepsi bahwa jamu identik dengan Indonesia.

”Indonesia itu jamu, harus berani membangun branditu,” katanya. Pemerintah harus menciptakan sebuah iklim usaha yang baik, yang kondusif bagi industri jamu dan obat tradisional. Demikian juga regulasi-regulasi yang terkait pembinaan, pengawasan industri jamu dan obat tradisional harus mendukung industri jamu.

Oktiani endarwati
(bbg)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3903 seconds (0.1#10.140)