HT: Pembangunan Infrastruktur Harus Ditingkatkan
HT: Pembangunan Infrastruktur Harus Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Infrastruktur memiliki peran vital dalam roda perekonomian nasional. Untuk itu, anggaran pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk infrastruktur. Supaya pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat,” ujar CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kamis (4/6/2015).
Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Sebagai pembanding, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 hanya sebesar Rp290,3 triliun.
HT mengatakan ada berbagai cara untuk mengejar selisih kekurangan tersebut. Salah satunya meningkatkan pemasukan negara. “Bisa dari pajak, investasi dari luar negeri ke Indonesia. Jadi, kita perlu iklim kondusif supaya banyak dana masuk ke Tanah ir,” terangnya.
Sementara itu, Basuki mengungkapkan, dari total anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR sebesar Rp118 triliun, hingga akhir Mei telah terserap sekitar 10%. “Kami sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar Rp11 triliun,” paparnya
Dia menambahkan, Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Proyek yang ditargetkan meliputi pembangunan jalan, waduk, irigasi, perumahan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
“Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk infrastruktur. Supaya pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat,” ujar CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kamis (4/6/2015).
Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Sebagai pembanding, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 hanya sebesar Rp290,3 triliun.
HT mengatakan ada berbagai cara untuk mengejar selisih kekurangan tersebut. Salah satunya meningkatkan pemasukan negara. “Bisa dari pajak, investasi dari luar negeri ke Indonesia. Jadi, kita perlu iklim kondusif supaya banyak dana masuk ke Tanah ir,” terangnya.
Sementara itu, Basuki mengungkapkan, dari total anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR sebesar Rp118 triliun, hingga akhir Mei telah terserap sekitar 10%. “Kami sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar Rp11 triliun,” paparnya
Dia menambahkan, Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Proyek yang ditargetkan meliputi pembangunan jalan, waduk, irigasi, perumahan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
()
Explore More