Pemerintah Dinilai Tak Belajar dari Pengalaman
Pemerintah Dinilai Tak Belajar dari Pengalaman
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, kenaikan bahan pokok yang terjadi menjelang bulan Ramadan sudah terjadi bertahun-tahun.
“Pengalaman kenaikan harga menjelang Ramadan itu sudah tejadi puluhan tahun dan setiap tahun selalu terjadi begitu. Artinya, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman,” paparnya saat dihubungi, Senin (6/8/2015).
Dia melanjutkan, di negara lain momentum hari raya di jadikan ajang untuk merebut pangsa pasar, dengan cara memberikan diskon dan bonus.
"Indonesia memang negara muslim terbesar, tapi negara muslim yang lain tetap aman saja tidak ada persoalan tekanan harga bahan pokok,” katanya.
Hal itu, lanjutnya, karena posisi persaingan pasar relatif sempurna dan sehat. Sementara di Indonesia karena mereka mampunyai dominasi kekuatan pasar aji mumpung. Menurut dia, banyaknya permintaan pasar malah dimanfaatkan dan dijadikan peluang untuk meraup untung dengan cara menaikan harga.
Padahal, dia menambahkan, momentum itu seharusnya dijadikan kesempatan menjaring konsumen dengan memberikan harga diskon.
“Jadi jika mereka ingin merebut pangsa pasar, ya mereka harus punya strategi, di antaranya diskon dan lainnya,” imbuhnya.
Permasalahan tersebut, menurut dia, tidak pernah selesai, terutama masalah fundamental, di manastruktur pasar di Indonesa tidak bersaing secara sehat.
“Pemerintah mengemban tugas untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat, baik pelaku bisnis dan konsumen. Pemerintah sudah seharusnya meregulasi dan mengatur persiangan pasar tersebut," tutur dia.
Bukan saja mengatur, dia melanjutkan, tapi juga membuat intervensi yang menyehatkan. Selain itu, dia menganjurkan, agar pemerintah membuat regualsi yang membatasi para pemburu rente (rent seeker) untuk tidak melakuakan berbagai macam spekulasi.
Selain regulasi, pemerintah harus memiliki instrumen pengendalian harga kebutuhan pokok dan memiliki stok penyangga.
“Dengan itu pemerintah jadi memiliki instrumen stabilisasi harga, sehingga para pelaku bisnis tidak memanfaatkan situasi,” pungkasnya.
“Pengalaman kenaikan harga menjelang Ramadan itu sudah tejadi puluhan tahun dan setiap tahun selalu terjadi begitu. Artinya, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman,” paparnya saat dihubungi, Senin (6/8/2015).
Dia melanjutkan, di negara lain momentum hari raya di jadikan ajang untuk merebut pangsa pasar, dengan cara memberikan diskon dan bonus.
"Indonesia memang negara muslim terbesar, tapi negara muslim yang lain tetap aman saja tidak ada persoalan tekanan harga bahan pokok,” katanya.
Hal itu, lanjutnya, karena posisi persaingan pasar relatif sempurna dan sehat. Sementara di Indonesia karena mereka mampunyai dominasi kekuatan pasar aji mumpung. Menurut dia, banyaknya permintaan pasar malah dimanfaatkan dan dijadikan peluang untuk meraup untung dengan cara menaikan harga.
Padahal, dia menambahkan, momentum itu seharusnya dijadikan kesempatan menjaring konsumen dengan memberikan harga diskon.
“Jadi jika mereka ingin merebut pangsa pasar, ya mereka harus punya strategi, di antaranya diskon dan lainnya,” imbuhnya.
Permasalahan tersebut, menurut dia, tidak pernah selesai, terutama masalah fundamental, di manastruktur pasar di Indonesa tidak bersaing secara sehat.
“Pemerintah mengemban tugas untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat, baik pelaku bisnis dan konsumen. Pemerintah sudah seharusnya meregulasi dan mengatur persiangan pasar tersebut," tutur dia.
Bukan saja mengatur, dia melanjutkan, tapi juga membuat intervensi yang menyehatkan. Selain itu, dia menganjurkan, agar pemerintah membuat regualsi yang membatasi para pemburu rente (rent seeker) untuk tidak melakuakan berbagai macam spekulasi.
Selain regulasi, pemerintah harus memiliki instrumen pengendalian harga kebutuhan pokok dan memiliki stok penyangga.
“Dengan itu pemerintah jadi memiliki instrumen stabilisasi harga, sehingga para pelaku bisnis tidak memanfaatkan situasi,” pungkasnya.
(rna)
Explore More