Kementerian PUPR Usulkan APBN 2016 Rp126 Triliun
Rabu, 10 Juni 2015 - 19:21 WIB
Kementerian PUPR Usulkan APBN 2016 Rp126 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dana sebesar Rp126 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Usulan tersebut mengalami kenaikan 6,3% dari anggaran Kementerian PUPR saat ini sebesar Rp118,5 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR mengatakan, rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2016 pagu indikatif anggaran sebesar Rp102 triliun dari Kementerian Keuangan.
"Namun, kami usulkan tambahan dengan jumlah total Rp126 triliun. Tambahan ini karena proyek sudah banyak yang memasuki multiyears kontrak. Sementara untuk proyek baru kita minta tambahan Rp15 triliun. Tambahan ini juga mempertimbangkan ada cadangan anggaran dari Kemenkeu sebesar Rp8 triliun, jadi totalnya Rp126 triliun," ujarnya, dalam paparan di hadapan anggota dan pimpinan Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Sasaran RKP 2016 Kementerian PUPR, di antaranya jalan nasional 89%, pembangunan jalan tol sepanjang 207 kilometer (km), akses air minum layak mencapai 70%, sanitasi layak yang mencapai 66,3, kawasan pemukiman kumuh perkotaan 38,431 hektare (kondisi kumuh 70%), pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan, areal irigasi waduk 11,12%, serta penambahan kapasitas air baku menjadi 69,77 M3/detik.
Basuki menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada 12 program yang ada di Direktorat Jenderal maupun Badan yang berada di bawah Kementerian PUPR.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Taufik Widjoyono mengatakan, dalam anggaran 2016, empat sektor yang akan menjadi fokus kementerian infrastruktur, antara lain Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp35,5 triliun, Direktorat Bina Marga Rp55 triliun, Direktorat Cipta Karya Rp21,6 triliun, serta Direktorat Penyediaan Rumah sebesar Rp10 triliun.
"Anggaran terbesar pada 2016 masih diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jalan atau di Direktorat Bina Marga sebesar Rp55 triliun. Anggaran di Direktorat ini besar, sebab punya tugas memelihara dan membangun jalan," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M Said mengatakan, dengan anggaran yang besar di kementerian PUPR, seharusnya bisa didukung dengan penyerapan dengan progres yang memadai.
Dia mempertanyakan paket pelelangan di kementerian yang demikian banyak namun dengan jumlah yang besar sehingga mengurangi porsi daerah dalam proses tender.
"Saya ingin mempertanyakan mengenai paket pelelangan yang semakin besar. Ini bisa mengurangi porsi daerah karena dengan paket besar kemampuan pendanaan daerah cukup kecil dalam tender kontruksi di daerah," ujarnya.
Menanggapi itu, Basuki mengatakan, bahwa pihaknya telah membuat aturan pengelolaan tender di bawah Rp50 miliar akan diberikan kepada daerah. "Sehingga porsi besar di atas Rp50 miliar hanya untuk perusahaan besar atau BUMN," katanya.
Hal itu, terang Basuki, untuk lebih menertibkan jumlah perusahaan yang ikut tender sehingga bisa didata dengan baik. Di sisi lain dengan pengaturan paket pekerjaan tersebut diharapkan peran daerah terutama sektor konstruksi bisa lebih berkembang.
"Kalau paket kecil juga akan sangat banyak, makanya kita atur besaran nominal paketnya. Ini kita harapkan Agustus sudah bisa jalan tahun anggaran 2016," pungkasnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR mengatakan, rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2016 pagu indikatif anggaran sebesar Rp102 triliun dari Kementerian Keuangan.
"Namun, kami usulkan tambahan dengan jumlah total Rp126 triliun. Tambahan ini karena proyek sudah banyak yang memasuki multiyears kontrak. Sementara untuk proyek baru kita minta tambahan Rp15 triliun. Tambahan ini juga mempertimbangkan ada cadangan anggaran dari Kemenkeu sebesar Rp8 triliun, jadi totalnya Rp126 triliun," ujarnya, dalam paparan di hadapan anggota dan pimpinan Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Sasaran RKP 2016 Kementerian PUPR, di antaranya jalan nasional 89%, pembangunan jalan tol sepanjang 207 kilometer (km), akses air minum layak mencapai 70%, sanitasi layak yang mencapai 66,3, kawasan pemukiman kumuh perkotaan 38,431 hektare (kondisi kumuh 70%), pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan, areal irigasi waduk 11,12%, serta penambahan kapasitas air baku menjadi 69,77 M3/detik.
Basuki menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada 12 program yang ada di Direktorat Jenderal maupun Badan yang berada di bawah Kementerian PUPR.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Taufik Widjoyono mengatakan, dalam anggaran 2016, empat sektor yang akan menjadi fokus kementerian infrastruktur, antara lain Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp35,5 triliun, Direktorat Bina Marga Rp55 triliun, Direktorat Cipta Karya Rp21,6 triliun, serta Direktorat Penyediaan Rumah sebesar Rp10 triliun.
"Anggaran terbesar pada 2016 masih diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jalan atau di Direktorat Bina Marga sebesar Rp55 triliun. Anggaran di Direktorat ini besar, sebab punya tugas memelihara dan membangun jalan," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M Said mengatakan, dengan anggaran yang besar di kementerian PUPR, seharusnya bisa didukung dengan penyerapan dengan progres yang memadai.
Dia mempertanyakan paket pelelangan di kementerian yang demikian banyak namun dengan jumlah yang besar sehingga mengurangi porsi daerah dalam proses tender.
"Saya ingin mempertanyakan mengenai paket pelelangan yang semakin besar. Ini bisa mengurangi porsi daerah karena dengan paket besar kemampuan pendanaan daerah cukup kecil dalam tender kontruksi di daerah," ujarnya.
Menanggapi itu, Basuki mengatakan, bahwa pihaknya telah membuat aturan pengelolaan tender di bawah Rp50 miliar akan diberikan kepada daerah. "Sehingga porsi besar di atas Rp50 miliar hanya untuk perusahaan besar atau BUMN," katanya.
Hal itu, terang Basuki, untuk lebih menertibkan jumlah perusahaan yang ikut tender sehingga bisa didata dengan baik. Di sisi lain dengan pengaturan paket pekerjaan tersebut diharapkan peran daerah terutama sektor konstruksi bisa lebih berkembang.
"Kalau paket kecil juga akan sangat banyak, makanya kita atur besaran nominal paketnya. Ini kita harapkan Agustus sudah bisa jalan tahun anggaran 2016," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
