Pemerintah Didesak Utamakan Tata Kelola Pangan
Jum'at, 26 Juni 2015 - 20:19 WIB
Pemerintah Didesak Utamakan Tata Kelola Pangan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menjadikan persoalan tata kelola pangan sebagai agenda utama yang harus dituntaskan. Pasalnya, setiap menjelang Ramadan dan Lebaran pemerintah selalu direpotkan dengan masalah kenaikan harga bahan pangan.
"Anehnya, fenomena lonjakan harga menjelang puasa dan Lebaran hanya terjadi di Indonesia. Buruknya lagi, dari tahun ke tahun tidak ada solusi. Pemerintah selalu berkutat pada masalah klasik yakni gangguan distrubusi akibat kendala infrastruktur, kelangkaan dan gagal panen," ujar Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Menurut Karding, perbaikan tata kelola pangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan di seluruh daerah. Sekaligus memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik. Karding mencontohkan, persoalan pasokan beras yang sempat mengganggu perekonomian nasional.
Tidak hanya pada saat produksi, persoalan juga muncul saat pascapanen, dan disparitas harga. Bahkan munculnya beras palsu berbahan baku plastik yang dioplos membuat persoalan menjadi lebih kompleks.
"Sayangnya, solusi yang diambil pemerintah bersifat parsial dan reaktif seperti menggelar operasi pasar yang sebenarnya tidak cukup efektif menekan harga pasar. Situasi itu jelas mengindikasikan buruknya pengelolaan tata kelola pangan di Indonesia," katanya.
Karding menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sesuai UU No 18/2012 tentang Pangan. Stabilitas harga pangan wajib menjadi fokus utama pemerintah. Sesuai amanat UU bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia.
"Bila persoalan ini tidak segera diatasi maka negara kita dalam status rawan pangan bukan karena tidak adanya pangan tapi karena pemenuhan pangan karena bergantung pada negara lain," paparnya.
Aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terlalu bermasalah namun bila terlalu panjang maka sangat membahayakan dan bisa menimbulkan instabilitas.
Atas dasar itu, perlu ada sistem yang kuat untuk dapat menahan agar tidak terjadi fluktuasi harga ketika momen-momen tertentu seperti puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. "Setiap Ramadan dan Idul Fitri rakyat selalu menjerit akibat kenaikan harga bahan pangan," ucapnya.
"Anehnya, fenomena lonjakan harga menjelang puasa dan Lebaran hanya terjadi di Indonesia. Buruknya lagi, dari tahun ke tahun tidak ada solusi. Pemerintah selalu berkutat pada masalah klasik yakni gangguan distrubusi akibat kendala infrastruktur, kelangkaan dan gagal panen," ujar Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Menurut Karding, perbaikan tata kelola pangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan di seluruh daerah. Sekaligus memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik. Karding mencontohkan, persoalan pasokan beras yang sempat mengganggu perekonomian nasional.
Tidak hanya pada saat produksi, persoalan juga muncul saat pascapanen, dan disparitas harga. Bahkan munculnya beras palsu berbahan baku plastik yang dioplos membuat persoalan menjadi lebih kompleks.
"Sayangnya, solusi yang diambil pemerintah bersifat parsial dan reaktif seperti menggelar operasi pasar yang sebenarnya tidak cukup efektif menekan harga pasar. Situasi itu jelas mengindikasikan buruknya pengelolaan tata kelola pangan di Indonesia," katanya.
Karding menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sesuai UU No 18/2012 tentang Pangan. Stabilitas harga pangan wajib menjadi fokus utama pemerintah. Sesuai amanat UU bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia.
"Bila persoalan ini tidak segera diatasi maka negara kita dalam status rawan pangan bukan karena tidak adanya pangan tapi karena pemenuhan pangan karena bergantung pada negara lain," paparnya.
Aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terlalu bermasalah namun bila terlalu panjang maka sangat membahayakan dan bisa menimbulkan instabilitas.
Atas dasar itu, perlu ada sistem yang kuat untuk dapat menahan agar tidak terjadi fluktuasi harga ketika momen-momen tertentu seperti puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. "Setiap Ramadan dan Idul Fitri rakyat selalu menjerit akibat kenaikan harga bahan pangan," ucapnya.
(izz)
Lihat Juga :
