Tambah Utang, Menkeu Kok Bilang Tak Merugikan
Tambah Utang, Menkeu Kok Bilang Tak Merugikan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan, langkah pemerintah menambah utang tidak akan merugikan negara. Terlebih, kondisi keuangan saat ini sedang baik.
"Begini di saat keuangan kia baik-baik saja ini tidak menjadi masalah. Lain halnya kondisi keuangan kita sedang buruk, ini tentu menjadi masalah," jelasnya di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Bambang menuturkan, kendati penyerapan anggaran masih minim, pemerintah yakin akan meningkat pada semester II/2015. Dia mengklaim, pasar saat ini masih percaya terhadap perekonomian Indonesia mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 5,2%.
"Saya lihat ini pola berulang (penyerapan anggaran belanja K/L). Biasanya yang tinggi di triwulan III dan IV. APBNP ini adalah totally mengubah APBN yang lama. Makanya, banyak yang berubah programnya. Butuh sebulan untuk siapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," terangnya.
Kementerian besar, jelas Bambang, seperti Kementerian PURR dan Kementerian Pendidikan juga berubah nomenkelatur. Maka, wajar jika baru Mei penyerapannya.
"Kebetulan kalau untuk proyek, kita enggak bayar proyek 100% di muka. Uang muka biasanya 20-40%. Makanya di semester I itu rendah. Terus kenapa kami front loading (Terbitkan Surat Utang Negara lebih awal), karena PNBP migas kan drop untuk saat ini. Maka kita bergantung sekali pada pajak," jelasnya.
Meski demikian, pajak tidaklah bisa diprediksi. Itu semua tergantung kebijakan dan kondisi ekonomi Indonesia. Menkeu Bambang juga melihat, front loading tidak timbulkan efek buruk.
"Saya lihat front loading tidak menimbulkan inefisiensi. Ini aman. Strategi front loading kita sekarang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu lebih predictable," pungkasnya.
Baca juga:
Indonesia Bisa Belajar Ini dari Yunani
Menkeu Tegaskan Indonesia Sudah Bebas Utang dari IMF
BI Catat Utang Luar Negeri RI Tembus Rp3.836 T
"Begini di saat keuangan kia baik-baik saja ini tidak menjadi masalah. Lain halnya kondisi keuangan kita sedang buruk, ini tentu menjadi masalah," jelasnya di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Bambang menuturkan, kendati penyerapan anggaran masih minim, pemerintah yakin akan meningkat pada semester II/2015. Dia mengklaim, pasar saat ini masih percaya terhadap perekonomian Indonesia mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 5,2%.
"Saya lihat ini pola berulang (penyerapan anggaran belanja K/L). Biasanya yang tinggi di triwulan III dan IV. APBNP ini adalah totally mengubah APBN yang lama. Makanya, banyak yang berubah programnya. Butuh sebulan untuk siapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," terangnya.
Kementerian besar, jelas Bambang, seperti Kementerian PURR dan Kementerian Pendidikan juga berubah nomenkelatur. Maka, wajar jika baru Mei penyerapannya.
"Kebetulan kalau untuk proyek, kita enggak bayar proyek 100% di muka. Uang muka biasanya 20-40%. Makanya di semester I itu rendah. Terus kenapa kami front loading (Terbitkan Surat Utang Negara lebih awal), karena PNBP migas kan drop untuk saat ini. Maka kita bergantung sekali pada pajak," jelasnya.
Meski demikian, pajak tidaklah bisa diprediksi. Itu semua tergantung kebijakan dan kondisi ekonomi Indonesia. Menkeu Bambang juga melihat, front loading tidak timbulkan efek buruk.
"Saya lihat front loading tidak menimbulkan inefisiensi. Ini aman. Strategi front loading kita sekarang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu lebih predictable," pungkasnya.
Baca juga:
Indonesia Bisa Belajar Ini dari Yunani
Menkeu Tegaskan Indonesia Sudah Bebas Utang dari IMF
BI Catat Utang Luar Negeri RI Tembus Rp3.836 T
(dmd)
Explore More