Pemerintah Tak Punya Strategi Atasi Pelemahan Rupiah

JAKARTA - Pengamat pasar keuangan mengkritik pemerintah yang tidak memiliki strategi menghadapi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Sebaliknya, pemerintah justru memandang positif depresiasi dengan dalih meningkatkan ekspor.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA), Muhammad Idrus mengatakan, depresiasi rupiah bisa melampaui asumsi APBN hingga akhir tahun ini. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemerintah dan BI tidak melakukan langkah strategis mengatasi pelemahan rupiah.

"Pemerintah jangan pasrah saja terhadap pelemahan nilai tukar. Soal normalisasi the Fed itu bukan menjadi alasan dan seharusnya sudah dicari solusinya," ujar Idrus, Selasa (28/7/2015).

Fokus dalam polemik memulihkan nilai tukar adalah regulasi nilai tukar ditentukan oleh pasar. Hal ini membuat BI harus berkompetisi dengan pasar untuk menahan tren dengan mengorbankan cadangan devisa negara. "Mau sampai kapan berpacu dengan pasar dan menghabiskan devisa yang terbatas kemampuannya," katanya.

Bank Indonesia (BI) terlalu lambat bersikap. Antisipasi seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari agar tidak terjadi aksi spekulasi. "Sikap pemerintah seolah tidak ada masalah nilai tukar dan menyalahkan eksternal. Ini membahayakan, posisi rupiah kini terendah sejak 15 tahun lalu," jelas Idrus. (Baca: Rupiah Lesu, RI Butuh Perbaikan Fundamental Ekonomi)

Dia mengkritik pemerintah yang selalu mengatakan kondisi ini dari faktor eksternal. Sementara seharusnya ada upaya serius dari moneter dan fiskal untuk membendung depresiasi terlalu dalam. Pemerintahan SBY disebutkan mengeluarkan kebijakan dari kementerian keuangan untuk jangka pendek.

"Waktu dulu dolar (USD) baru lewati Rp10.000 dan akhirnya tidak melampaui Rp12.000. Pemerintah harus lebih proaktif karena instrumen BI tidak terlalu banyak. Jangan selalu bilang aman saja," tegasnya.

Kondisi depresiasi ini sangat buruk karena mendorong inflasi. Sehingga pendapatan masyarakat kelas menengah yang tumbuh akan kurang. Sehingga dibutuhkan rencana mitigasi yang substansial dan seharusnya dilakukan sejak kondisi normal. "Jangan malu akui kita belum siap. Pemerintahan harus punya action plan untuk mitigasi depresiasi untuk jangka pendek," ujarnya.

Dia mengkhawatirkan pemerintah sengaja menginginkan kondisi ini. Ini terlihat dari tidak adanya niat meninjau kembali UU 24 tahun 1999 tentang Devisa Bebas saat ekonomi stabil. Selain itu, juga harus ada revisi UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pelaku pasar tidak tahu apa rencana pemerintah saat ini. Bahkan, dalam delapan kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah juga masih meragukan. "Kita lihat saja minggu ini dampaknya. Sejauh ini tidak ada action plan yang jelas. Bahkan rencana redenominasi dulu tidak jadi dan penahapannya tidak dilakukan," ungkapnya

Kondisi depresiasi ini justru disebut pemerintah dapat menambah surplus APBN akibat sokongan peningkatan pendapatan dari sumbangan ekspor migas dan pertambangan. "Sementara kekuatan ekspor kita sudah tidak seperti dulu," tandas Idrus.

Baca juga:

Isu Reshuffle Bayang-bayangi Pelemahan Rupiah

BI Minta Masyarakat Jaga Kedaulatan Rupiah

Core: Tak Ada Sinyal Rupiah Balik Menguat