Kawasan Penyangga Dipenuhi Proyek Rumah Murah

Menyusul Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah, sejumlah pengembang mulai membangun kompleks hunian berharga terjangkau di sejumlah tempat.

Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga seperti Serpong, Bintaro, Depok, Bogor, Cikarang, dan Sentul yang beberapa tahun belakangan terus berkembang menjadi kota baru yang memiliki potensi bisnis properti yang cukup tinggi.

Salah satu pengembang yang menggarap pasar ini adalah PT Agung Podomoro Land Tbk yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Developer papan atas ini akan membangun sebanyak 44.000 unit rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus menggenjot pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah untuk masyarakat kelas bawah. “Program Sejuta Rumah masih jalan terus. Sehabis Idul Fitri, rencananya kami membangun 44.000 rumah murah di Sentul, Bogor,” ujarnya.

Menurut Basuki, pemerintah akan menggandeng para pengembang, baik pengembang kecil maupun besar agar target sejuta rumah tahun 2015 dapat tercapai sesuai waktu yang ada.

Dengan demikian, pihaknya akan menggunakan waktu yang tersisa agar para pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung Program Sejuta Rumah ini.

Pembangunan rumah untuk MBR di Sentul, Jawa Barat, menurut dia, akan dilaksanakan oleh pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk. Saat ini lokasinya sedang dipersiapkan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik di lapangan.

Basuki berharap pengembang mau ikut serta berpartisipasi menyediakan suplai hunian, baik dalam bentuk rumah tapak maupun rumah susun. Sebelumnya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) juga siap membangun 6.000 unit hunian murah di Bogor sebagai upaya mendukung pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Apersi Jabodetabek Ari Tri Priyono menuturkan pembangunan akan dilakukan bertahap pada akhir tahun ini di beberapa lokasi, antara lain Cibinong, Tajur, Parung, Bojong Gede, dan kawasan lainnya. “Anggota Apersi itu paling besar tersebar di Jakarta, Bogor dan Tangerang.

Nah, temanteman di Bogor sudah sepakat untuk membangun rumah di lokasi-lokasi strategis,” katanya. Selain di Kabupaten Bogor, Apersi juga akan menyasar kawasan Bogor Kota untuk membangun hunian murah yang diperuntukkan bagi warga yang bekerja di Bogor ataupun yang kesehariannya mencari penghasilannya di Jakarta.

Dia menuturkan, pemilihan lokasi di Bogor karena harga lahan di kawasan tersebut masih terjangkau. Dengan begitu, kebutuhan harga rumah murah bisa disesuaikan dengan harga bahan baku bangunan, pajak, biaya perizinan, dan margin laba.

“Harga rumah murah yang akan kami tawarkan berkisar antara Rp115 juta sampai Rp130 juta dengan sasaran pasar dari PNS dan para pekerja formal,” kata Ari. Ari memaparkan, Apersi bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang memberikan kredit FLPP dengan uang muka hingga 1% dan besaran bunga sekitar 5%. Dia menjamin dengan tawaran harga, uang muka dan bunga tersebut akan menarik para calon peminat perumahan di Bogor.

Dia menyebutkan, khusus pembangunan rumah murah di kawasan Cibinong, pihaknya akan mencari lahan yang sesuai dengan kalkulasi harga, lantaran di kawasan tersebut terdapat peraturan daerah yang mengharuskan pembangunan rumah minimal di lahan 84 meter persegi.

“Peraturan ini yang kerap mengganggu ketika kami akan mendirikan rumah murah di Cibinong. Tapi ini mendingan daripada di Depok minimal pembangunannya hanya diperbolehkan di atas lahan 120 meter persegi,” ujar Ari. Apersi Jabodetabek meminta pemerintah setempat dapat membantu kelancaran rencana pembangunan rumah murah tersebut.

Setidaknya, Ari mengatakan, Pemkab Bogor bisa mendukung pembebasan lahan di sejumlah lokasi yang direncanakan pembangunan rumah murah tersebut. Benny Delyuzar, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Kabupaten Bogor, menyebutkan, pihaknya mendukung rencana Apersi dalam melaksanakan program pembangunan rumah murah tersebut.

Pihaknya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dalam membantu membebaskan lahan di kawasan Bogor. “Tentunya kami juga meminta agar pembangunan rumah murah ini tidak mengganggu lahan-lahan produktif yang ada.

Sebab di beberapa kawasan, lahan persawahan di Bogor sudah banyak yang dialihfungsikan,” katanya. Sementara itu, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) merencanakan pembangunan 15.000 unit hunian murah layak huni di wilayah Jabodetabek dengan investasi sekitar Rp900 miliar sampai Desember 2015.

General Manager Regional Jabodetabek Perum Perumnas Dede E Maslahat menuturkan komposisi hunian terdiri atas 11.000 unit rumah susun dan 4.000 unit rumah sederhana tapak (RST).

Masing-masing membutuhkan pembiayaan Rp500 miliar dan Rp400 miliar. Hunian tersebut rata-rata terdiri atas dua tipe, yakni luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 90 meter persegi dan luas bangunan 54 meter persegi dengan luas lahan 135 meter persegi.

“Di Parung Panjang dan Jonggol merupakan rumah subsidi FLPP sehingga harga jual masingmasing berkisar Rp115 juta dan Rp150 juta. Berbeda dengan Tangerang dan Bekasi yang masing- masingnya dibanderol mulai Rp250 jutaan dan Rp350 jutaan,” ujarnya.

Sementara itu, pengembangan rusunami dilakukan di Cengkareng (2.160 unit), Kemayoran (2.920 unit), Pulo Gebang (1.190 unit), serta Klender dan Kebon Kacang (5.600 unit). Di Cengkareng, perusahaan mengembangkan rusunami bertajuk Klaster A8 dengan total 5.439 unit yang terbagi dalam 5 blok dan 18 tower .

Pada tahun ini Perumnas menargetkan pembangunan lima tower yang mencakup 1.650 unit. Hunian yang menempati lahan seluas 4,9 hektare ini memiliki tiga tipe, yakni studio dengan luas net 18 meter persegi, satu kamar tidur dengan luas net 27 meter persegi, dan dua kamar tidur dengan luas net 36 meter persegi. Harga masing-masing tipe dibanderol Rp186 juta, Rp280 juta, dan Rp370 juta.

Perusahaan menargetkan pembangunan rusunami dapat rampung dalam waktu 18 bulan, sedangkan rumah tapak selesai pada akhir 2015. “Konstruksi masih tergantung perizinan.

Bila pertengahan tahun izin baru terbit, pengembangan sampai akhir tahun hanya sekitar 40%,” sebut Dede.

Rendra Hanggara