Pemerintah Diminta Stop Impor Aluminium
Selasa, 04 Agustus 2015 - 13:07 WIB
Pemerintah Diminta Stop Impor Aluminium
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir meminta pemerintah agar menyetop impor aluminium. Sebab saat ini, 40% produksi alumunium menguasai Indonesia.
Hafisz mengungkapkan, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, pihaknya terus menggelontorkan dana, yakni penyertaan modal negara (PMN) demi membesarkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
"Inalum sudah disupport habis oleh Komisi VI sejak pemerintahan SBY sampai Jokowi dengan menggelontorkan PMN sebesar Rp6,7 triliun, dan sudah terlihat hasilnya, yaitu produksi aluminium sudah 40% kuasai pasar Indonesia, dan saham Inalum sudah dikuasai mayoritas Indonesia," kata dia dalam rilisnya, Selasa (4/8/2015).
Atas dasar itu, dia menegaskan bahwa kebutuhan terhadap aluminium di negeri ini masih sangat tinggi, terlebih ketika melihat pasar di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, peran pemerintah dan Inalum sangat diperlukan.
"Jadi kebutuhan kita terhadap aluminium masih banyak. Ada pasar sekitar 60% lagi yang akan diperbutkan oleh pemain lokal dan internasional. Nah di sini peran Inalum sangat ditunggu. Maka itu pemerintah harus menyetop impor aluminium jadi. Serahkan saja kepada produsen dalam negeri supaya PT Inalum terus kuat," jelasnya.
Keharusan impor tersebut karena masih ada 60% lagi kebutuhan domestik yang belum terpenuhi Inalum. Hal itu bisa diatasi dengan penambahan modal Inalum. "Modal Inalum perlu tambah, atau cari pinjaman komersial. Terus bahan baku perlu diperluaslagi sumbernya," ujar dia.
Modal yang dimaksud guna melengkapi fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan aluminium, termasuk yang paling utama adalah pabrik aluminium yang mencapai hingga triliunan rupiah.
Kebutuhan dana besar tersebut bisa melalui cara agar negara memberikan PMN, namun juga bisa meminjam ke bank dengan bunga komersial. "Jadi melihat besarnya kebutuhan itu, satu pabrik bisa mencapai Rp10 triliun," katanya.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengapresiasi PT Inalum yang sudah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Sumatera Utara.
"Hingga saat ini, kontribusi Inalum sangat dirasakan masyarakat, khususnya program CSR, baik berupa bedah rumah, pendidikan dan lingkungan," kata Anggota DPRD Kab Batubara Amat Mukhtas.
Hal ini, sinergitas yang dibangun Inalum sangat profesional dan proporsional, untuk membantu kesejahteraan bangsa. "Secara garis besar, kontribusi Inalum bagian yang tidak terpisahkan, sehingga masyarakat bangga ketika Inalum memperoleh laba fantastis beberapa bulan lalu," tandasnya.
Hafisz mengungkapkan, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, pihaknya terus menggelontorkan dana, yakni penyertaan modal negara (PMN) demi membesarkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
"Inalum sudah disupport habis oleh Komisi VI sejak pemerintahan SBY sampai Jokowi dengan menggelontorkan PMN sebesar Rp6,7 triliun, dan sudah terlihat hasilnya, yaitu produksi aluminium sudah 40% kuasai pasar Indonesia, dan saham Inalum sudah dikuasai mayoritas Indonesia," kata dia dalam rilisnya, Selasa (4/8/2015).
Atas dasar itu, dia menegaskan bahwa kebutuhan terhadap aluminium di negeri ini masih sangat tinggi, terlebih ketika melihat pasar di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, peran pemerintah dan Inalum sangat diperlukan.
"Jadi kebutuhan kita terhadap aluminium masih banyak. Ada pasar sekitar 60% lagi yang akan diperbutkan oleh pemain lokal dan internasional. Nah di sini peran Inalum sangat ditunggu. Maka itu pemerintah harus menyetop impor aluminium jadi. Serahkan saja kepada produsen dalam negeri supaya PT Inalum terus kuat," jelasnya.
Keharusan impor tersebut karena masih ada 60% lagi kebutuhan domestik yang belum terpenuhi Inalum. Hal itu bisa diatasi dengan penambahan modal Inalum. "Modal Inalum perlu tambah, atau cari pinjaman komersial. Terus bahan baku perlu diperluaslagi sumbernya," ujar dia.
Modal yang dimaksud guna melengkapi fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan aluminium, termasuk yang paling utama adalah pabrik aluminium yang mencapai hingga triliunan rupiah.
Kebutuhan dana besar tersebut bisa melalui cara agar negara memberikan PMN, namun juga bisa meminjam ke bank dengan bunga komersial. "Jadi melihat besarnya kebutuhan itu, satu pabrik bisa mencapai Rp10 triliun," katanya.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengapresiasi PT Inalum yang sudah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Sumatera Utara.
"Hingga saat ini, kontribusi Inalum sangat dirasakan masyarakat, khususnya program CSR, baik berupa bedah rumah, pendidikan dan lingkungan," kata Anggota DPRD Kab Batubara Amat Mukhtas.
Hal ini, sinergitas yang dibangun Inalum sangat profesional dan proporsional, untuk membantu kesejahteraan bangsa. "Secara garis besar, kontribusi Inalum bagian yang tidak terpisahkan, sehingga masyarakat bangga ketika Inalum memperoleh laba fantastis beberapa bulan lalu," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
