Sofyan Minta Birokrasi Pelabuhan Dibuat Satu Jalur
Selasa, 04 Agustus 2015 - 15:53 WIB
Sofyan Minta Birokrasi Pelabuhan Dibuat Satu Jalur
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil meminta agar birokrasi dan aturan di pelabuhan dibuat satu jalur (single window).
Dia mengatakan, ada banyak aturan dalam proses bongkar muat (dwelling time) yang seharusnya bisa satu jalur agar transparan. Ini juga bisa dilakukan dengan mempermudah izin namun tetap pada koridor ketentuan yang berlaku.
Misalnya, soal identifikasi importir yang sebetulnya bisa disederhanakan sehingga tidak membutuhkan banyak waktu.
"Aturan-aturan itu sekarang banyak yang tidak simpel. Itu harus kita simpelkan. Bikin mudah izinnya. Harus single window, jadi bisa transparan. Misal untuk jenis identifikasi importir kita sederhanakan kalau bisa. Tapi kita panggil dulu semua kementerian besok," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/8/2015) malam.
Terlebih, sambung Sofyan, nantinya akan ada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akan menjadi koordinator untuk kegiatan bongkar muat. Tentu saja merunut pada ketentuan undang-undang (UU) yang ada.
"Iya, nanti Bea Cukai koordinator. Tapi nanti sesuai UU yang ada. Yang terpenting kita simpelkan dulu. Bea cukai dan Pelindo besok akan dipanggil, serta lembaga dan kementerian di pelabuhan," imbuh dia.
Menurutnya, langkah tersebut akan dapat memenuhi target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ongkos logistik (logistic cost) di Indonesia yang saat ini masih menjadi masalah.
"Kalau targetnya Pak Jokowi, memang secepat mungkin. Yang paling penting targetnya mengurangi logistic cost di Indonesia," pungkas Sofyan. (lly)
Dia mengatakan, ada banyak aturan dalam proses bongkar muat (dwelling time) yang seharusnya bisa satu jalur agar transparan. Ini juga bisa dilakukan dengan mempermudah izin namun tetap pada koridor ketentuan yang berlaku.
Misalnya, soal identifikasi importir yang sebetulnya bisa disederhanakan sehingga tidak membutuhkan banyak waktu.
"Aturan-aturan itu sekarang banyak yang tidak simpel. Itu harus kita simpelkan. Bikin mudah izinnya. Harus single window, jadi bisa transparan. Misal untuk jenis identifikasi importir kita sederhanakan kalau bisa. Tapi kita panggil dulu semua kementerian besok," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/8/2015) malam.
Terlebih, sambung Sofyan, nantinya akan ada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akan menjadi koordinator untuk kegiatan bongkar muat. Tentu saja merunut pada ketentuan undang-undang (UU) yang ada.
"Iya, nanti Bea Cukai koordinator. Tapi nanti sesuai UU yang ada. Yang terpenting kita simpelkan dulu. Bea cukai dan Pelindo besok akan dipanggil, serta lembaga dan kementerian di pelabuhan," imbuh dia.
Menurutnya, langkah tersebut akan dapat memenuhi target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ongkos logistik (logistic cost) di Indonesia yang saat ini masih menjadi masalah.
"Kalau targetnya Pak Jokowi, memang secepat mungkin. Yang paling penting targetnya mengurangi logistic cost di Indonesia," pungkas Sofyan. (lly)
(dmd)
Lihat Juga :
