Hasil Obrolan Menkeu-KPK soal Dana Operasional Menteri
Jum'at, 07 Agustus 2015 - 13:47 WIB
Hasil Obrolan Menkeu-KPK soal Dana Operasional Menteri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki guna membahas dana operasional menteri. Ruki ingin rumusan soal dana operasional tersebut di-clear-kan.
Hal tersebut dikarenakan pembicaraannya dengan Menkeu bahwa dana operasional dari pengalaman sebelumnya, kerap disalahgunakan sehingga tidak tepat guna.
Saat ini, kata dia, Menkeu sedang menyusun ketentuannya dan mengajak KPK untuk mendiskusikan soal ini.
"Tadi kita bahas soal dana operasional menteri. Saya bilang dana operasional menteri menurut pengalaman saya di KPK menangani kasus-kasus menteri yang terduga menyalahgunakan dana operasional. Kita minta agar rumusan tentang dana operasional di-clear-kan," katanya di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Meski sementara ini tidak ada masalah, namun jika bercermin dari terdahulu, penggunaan dana operasional tersebut tidak fleksibel.
"Sementara ini sebetulnya enggak ada masalah. Masalah masa lalu saja yang penggunaannya enggak fleksibel. Sementara itu menteri sendiri mengharapakan adanya fleksibilitas dalam penggunaan hubungannya dengan anggaran pemerintah," tutur Ruki.
Menurutnya, jangan sampai gara-gara ketidakfleksibelan ini ada menteri yang terjerat. Maka harus di-clear-kan.
"Maksudnya, jangan sampai ada menteri yang sampai terjerat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan. Jadi hukumnya enggak boleh multitafsir dan enggak boleh njelimet," ungkap dia.
"Jadi, Peraturan Menteri dan UU harus clear, enggak boleh ditafsirkan macam-macam. Bisa dipahami dan enggak terjadi hal-hal penyimpangan," tutup Ruki.
Hal tersebut dikarenakan pembicaraannya dengan Menkeu bahwa dana operasional dari pengalaman sebelumnya, kerap disalahgunakan sehingga tidak tepat guna.
Saat ini, kata dia, Menkeu sedang menyusun ketentuannya dan mengajak KPK untuk mendiskusikan soal ini.
"Tadi kita bahas soal dana operasional menteri. Saya bilang dana operasional menteri menurut pengalaman saya di KPK menangani kasus-kasus menteri yang terduga menyalahgunakan dana operasional. Kita minta agar rumusan tentang dana operasional di-clear-kan," katanya di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Meski sementara ini tidak ada masalah, namun jika bercermin dari terdahulu, penggunaan dana operasional tersebut tidak fleksibel.
"Sementara ini sebetulnya enggak ada masalah. Masalah masa lalu saja yang penggunaannya enggak fleksibel. Sementara itu menteri sendiri mengharapakan adanya fleksibilitas dalam penggunaan hubungannya dengan anggaran pemerintah," tutur Ruki.
Menurutnya, jangan sampai gara-gara ketidakfleksibelan ini ada menteri yang terjerat. Maka harus di-clear-kan.
"Maksudnya, jangan sampai ada menteri yang sampai terjerat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan. Jadi hukumnya enggak boleh multitafsir dan enggak boleh njelimet," ungkap dia.
"Jadi, Peraturan Menteri dan UU harus clear, enggak boleh ditafsirkan macam-macam. Bisa dipahami dan enggak terjadi hal-hal penyimpangan," tutup Ruki.
(izz)
Lihat Juga :
