Realisasi Belanja Negara Terhambat Daerah
Jum'at, 07 Agustus 2015 - 21:19 WIB
Realisasi Belanja Negara Terhambat Daerah
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, rendahnya belanja negara termasuk pemerintah daerah (pemda) diduga disebabkan dana desa masih banyak menumpuk di kabupaten. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab ekonomi melambat
Dia menyarankan, sebaiknya ada pendampingan untuk merealisasikan belanja di tingkat pemda. “Pemda kali ini perlu melakukan konsolidasi untuk bisa merealisasikan belanjanya. Karena transfer pemerintah pusat ke daerah, tapi Pemda realisasinya masih rendah. Yang kami lihat begitu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Agus mengatakan, realisasi belanja di tingkat pemerintah pusat saat ini sudah bisa dikendalikan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Namun, tidak demikian dengan realisasi belanja di tingkat pemda sehingga harus ada inisiatif dari mereka sendiri.
“Harapan kita, semua daerah memperhatikan untuk realisasi. Dana desa itu sudah diturunkan, tapi masih tersendat di Pemkab. Kita sama-sama melihat (pertumbuhan ekonomi) kuartal II2015, kami memandang perlu ada pendampingan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dana kurang lebih Rp273,5 triliun yang terhenti di Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Kalau banyak yang tanya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita melambat, ya salah satunya disebabkan karena anggaran Rp273,5 triliun masih di bank (daerah)," tandas Bambang.
Baca juga:
Ekonomi Melemah, Pengusaha Mamin Ancang-ancang PHK
Pengusaha Mebel Terpukul Pelemahan Ekonomi
Sektor Properti Tertampar Melambatnya Ekonomi
Dia menyarankan, sebaiknya ada pendampingan untuk merealisasikan belanja di tingkat pemda. “Pemda kali ini perlu melakukan konsolidasi untuk bisa merealisasikan belanjanya. Karena transfer pemerintah pusat ke daerah, tapi Pemda realisasinya masih rendah. Yang kami lihat begitu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Agus mengatakan, realisasi belanja di tingkat pemerintah pusat saat ini sudah bisa dikendalikan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Namun, tidak demikian dengan realisasi belanja di tingkat pemda sehingga harus ada inisiatif dari mereka sendiri.
“Harapan kita, semua daerah memperhatikan untuk realisasi. Dana desa itu sudah diturunkan, tapi masih tersendat di Pemkab. Kita sama-sama melihat (pertumbuhan ekonomi) kuartal II2015, kami memandang perlu ada pendampingan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dana kurang lebih Rp273,5 triliun yang terhenti di Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Kalau banyak yang tanya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita melambat, ya salah satunya disebabkan karena anggaran Rp273,5 triliun masih di bank (daerah)," tandas Bambang.
Baca juga:
Ekonomi Melemah, Pengusaha Mamin Ancang-ancang PHK
Pengusaha Mebel Terpukul Pelemahan Ekonomi
Sektor Properti Tertampar Melambatnya Ekonomi
(dmd)
Lihat Juga :
