Halo Pak Jokowi, Realisasi Belanja Pemerintah Masih Lelet Lho

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi global dan domestik yang mengalami kontraksi juga berdampak pada kinerja pengelolaan fiskal. Penerimaan negara tumbuh negatif akibat turunnya penerimaan perpajakan, khususnya dari sektor industri manufaktur dan perdagangan.

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susmanto mengatakan, penurunan kegiatan di sektor pertambangan juga membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh -13,6% dibandingkan tahun lalu. Pada saat yang sama, hingga bulan Mei, Belanja Negara turun sebesar -1,4% akibat penghematan belanja dan re-alokasi anggaran untuk belanja penanggulangan covid-19. Hingga akhir tahun, penerimaan negara diperkirakan mengalami kontraksi hingga 10% dan belanja negara mencapai 18%.

"Belanja Pemerintah Pusat hanya didorong pertumbuhan belanja bantuan sosial. Re-alokasi anggaran juga berdampak pada turunnya anggaran transfer ke daerah," kata Akbar saat diskusi online CORE Midyear Review 2020 di Jakarta Selasa (21/7/2020).



Kondisi ini berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi daerah, terutama daerah-daerah yang kapasitas fiskal daerahnya bergantung pada anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Penurunan belanja tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penurunan belanja modal pemerintah, misalnya, akan berdampak pada turunnya pertumbuhan Pembentukan Modal Bruto (PMTB) yang menjadi komponen utama PDB setelah konsumsi swasta. Padahal, di tengah pelemahan ekonomi yang melumpuhkan berbagai sendi ekonomi, kebijakan fiskal menjadi kunci utama dalam mengatasi Covid-19 dan mempercepat recovery ekonomi.

Penyerapan anggaran rendah, termasuk sektor kesehatan dan bansos bermasalah, sistem belanja APBN tidak berubah meskipun situasi tidak normal. Hal ini terlihat pada penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga yang pada bulan Mei tumbuh -6,1% (yoy). "Karena itu, implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional perlu lebih fokus dengan eksekusi yang lebih cepat. Mengingat kasus Covid-19 masih menunjukkan tren peningkatan maka kebijakan penanganan kesehatan perlu menjadi fokus utama kebijakan fiskal pemerintah," jelasnya.

Baca Juga: Ekonomi Global Meredup, Jokowi Dorong Percepatan Belanja Pemerintah

Selain itu, pemerintah perlu membenahi alokasi belanja perlindungan sosial, diantaranya memperbaiki mekanisme penyalurannya dan data penerimanya. Sebagai informasi, per Juni 2020, dari total anggaran bansos yang mencapai Rp203,90, realisasinya baru 28,6%. Rendahnya serapan tersebut terutama terjadi pada Program Kartu Pra Kerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Kebijakan burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah pembiayaan APBN tahun ini patut diapresiasi. "Kendati demikian, evaluasimengenai sumber pembiayaan utang pemerintah juga perlu dilakukan" katanya.