Pemerintah Harus Hati-hati Ambil Kebijakan Ekonomi
Pemerintah Harus Hati-hati Ambil Kebijakan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi baru untuk ke depannya. Hal ini lantaran Indonesia sedang dihadapkan situasi krisis ekonomi global.
Maka, kata dia, APBN tahun anggaran 2016 dirasa penting sebagai stabilisator untuk pembangunan Indonesia.
"Dalam situasi krisis ekonomi global yang terus bergolak, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan lebih berhati-hati. APBN Tahun Anggaran 2016 sebagai instrumen ekonomi nasional, diharapkan dapat berperan sebagai stabilisator untuk pembangunan," kata Setya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Atasa dasar itu, lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan berbagai kebijakan baru.
"Hal ini agar mampu berperan dalam perekonomian nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Sehingga, lanjut Setya, bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju masyarakat sejahtera seperti yang dicita-citakan bersama.
Selain itu, ada banyak peristiwa dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang layak dicermati bersama, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.
"Untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan dana desa. Perihal kenaikan alokasi dana sesa DPR mengingatkan agar pemerintah melakukan pendampingan dan mengawasi realisasinya," terang Setya.
Agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai.
"Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR mengimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran," pungkas dia.
Maka, kata dia, APBN tahun anggaran 2016 dirasa penting sebagai stabilisator untuk pembangunan Indonesia.
"Dalam situasi krisis ekonomi global yang terus bergolak, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan lebih berhati-hati. APBN Tahun Anggaran 2016 sebagai instrumen ekonomi nasional, diharapkan dapat berperan sebagai stabilisator untuk pembangunan," kata Setya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Atasa dasar itu, lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan berbagai kebijakan baru.
"Hal ini agar mampu berperan dalam perekonomian nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Sehingga, lanjut Setya, bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju masyarakat sejahtera seperti yang dicita-citakan bersama.
Selain itu, ada banyak peristiwa dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang layak dicermati bersama, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.
"Untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan dana desa. Perihal kenaikan alokasi dana sesa DPR mengingatkan agar pemerintah melakukan pendampingan dan mengawasi realisasinya," terang Setya.
Agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai.
"Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR mengimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran," pungkas dia.
(izz)
Explore More